MonitorUpdate.com – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi syariah dinilai sudah punya fondasi kuat. Tapi, para ekonom menilai, implementasinya di lapangan belum secepat yang diharapkan.
Hal itu terungkap dalam diskusi daring bertema “Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang digelar CSED INDEF, Selasa (15/10/2025).
Wakil Rektor Universitas Paramadina sekaligus Peneliti INDEF, Dr. Handi Risza Idris, mengatakan ekonomi syariah kini sudah terintegrasi dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.
Baca Juga: Literasi Naik, Inklusi Rendah: Paramadina Dorong Mahasiswa Kenal Investasi Syariah
“Ini kemajuan besar, ditambah lagi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang kini langsung di bawah Presiden,” kata Handi.
Namun, kata dia, tantangan besar masih menanti. “Program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum mengadopsi skema halal yang seharusnya wajib untuk menjamin keamanan dan nilai tambah,” ujarnya.
Handi menambahkan, Indonesia harus segera bergerak cepat agar tak ketinggalan memanfaatkan potensi industri halal global yang diprediksi tembus US$ 3,36 triliun pada 2028.
“Perlu roadmap nasional, penguatan kawasan industri halal, dan regulasi omnibus law ekonomi syariah biar semua kementerian satu arah,” tegasnya.
Pembiayaan Syariah Tumbuh, Market Share Masih Seret
Kepala CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai kinerja perbankan syariah di bawah pemerintahan Prabowo cukup positif. “Pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 8,13% (year-on-year), lebih tinggi dari bank konvensional,” ujarnya.
Pertumbuhan ini, kata dia, didorong oleh kebijakan penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di bank Himbara, pendirian Bank Syariah Nasional (BSN), dan peluncuran Bullion Bank. “Kebijakan ini menurunkan cost of fund dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif,” ucapnya.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Pangsa pasar (market share) perbankan syariah masih mentok di 7,7%, dan transformasi KNEKS jadi Badan Ekonomi Syariah belum jalan. “Koordinasi antar-lembaga masih lemah, sementara risiko evergreening juga harus diawasi,” tambahnya.
Untuk tahun depan, Nur mendorong pembentukan badan tunggal ekonomi syariah, transparansi dana Rp200 triliun, serta inovasi produk ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf) agar pertumbuhan tak hanya kuantitas tapi juga kualitas.
Literasi Syariah Masih Rendah, Tantangan di Akar Rumput
Peneliti INDEF, Prof. Murniati Mukhlisin, mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi syariah justru bertumpu pada rumah tangga.
“Literasi keuangan syariah kita baru 43,42%. Rendahnya pemahaman ini jadi hambatan utama inklusi,” katanya.
Ia menilai lemahnya koordinasi antara KNEKS, BPJPH, dan kementerian daerah bikin kebijakan tumpang tindih.
“Padahal ekosistem halal sudah berkontribusi Rp9.827 triliun ke PDB nasional,” tegasnya.
Murniati mendorong adanya integrasi data melalui National Halal Data Dashboard dan pembiayaan tepat sasaran untuk UMKM halal.
“Kalau ini berjalan, pertumbuhan ekonomi syariah bisa benar-benar inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya. (MU01)
