MonitorUpdate.com – Sekitar 58 ribu jemaah umrah asal Indonesia dilaporkan terdampak penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Ribuan jemaah disebut tertahan akibat penundaan dan pembatalan penerbangan massal.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan dan kepastian pemulangan para jemaah.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” kata Abidin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Bandara Ditutup, Penerbangan Dialihkan
Penutupan wilayah udara di sejumlah titik strategis Timur Tengah memicu efek domino pada jalur penerbangan internasional, termasuk rute dari dan menuju Arab Saudi. Maskapai dilaporkan melakukan penundaan, pengalihan rute, hingga pembatalan jadwal penerbangan.
Situasi ini berdampak langsung pada jemaah umrah Indonesia yang tengah berada di Arab Saudi maupun yang hendak kembali ke Tanah Air. Sebagian di antaranya tertahan di bandara transit dan menghadapi ketidakpastian jadwal kepulangan.
Abidin menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
“Keselamatan warga negara Indonesia, termasuk jamaah umrah, adalah prioritas konstitusional. Negara wajib hadir,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
DPR Minta Skema Mitigasi dan Evakuasi Bertahap
Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan agama dan sosial, mendorong pemerintah menyiapkan skema mitigasi komprehensif apabila eskalasi konflik semakin memburuk.
Menurut Abidin, opsi pengalihan rute penerbangan alternatif harus segera dikaji bersama otoritas penerbangan dan maskapai. Selain itu, pemerintah juga diminta menyiapkan skenario evakuasi bertahap jika kondisi keamanan dinilai tidak kondusif bagi WNI di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” ujarnya.
Dorongan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa konflik regional dapat berdampak lebih luas terhadap stabilitas kawasan, termasuk sektor penerbangan dan mobilitas internasional.
Pemerintah Diminta Transparan dan Responsif
Abidin juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik, terutama kepada keluarga jemaah di Indonesia yang menanti kepastian.
Ia meminta koordinasi aktif antara pemerintah pusat, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta otoritas setempat untuk memastikan penyediaan akomodasi darurat, konsumsi, layanan kesehatan, dan pendampingan psikologis bagi jemaah yang tertahan.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, akan terus mengawal perkembangan situasi dan memastikan pemerintah menjalankan tanggung jawab perlindungan secara maksimal.
“Kami akan memastikan jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman,” ujarnya.
Imbauan untuk Jemaah dan Travel Umrah
Di sisi lain, Abidin mengimbau jemaah dan penyelenggara travel umrah agar tetap tenang serta mengikuti arahan resmi dari KBRI dan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IX itu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari pemerintah terkait jumlah pasti jemaah yang terdampak secara detail per wilayah maupun estimasi waktu normalisasi penerbangan. Publik kini menanti langkah konkret dan cepat dari otoritas terkait di tengah situasi geopolitik yang terus berkembang. (MU01)
