MonitorUpdate.com – Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat memanasnya konflik Iran melawan koalisi Israel–Amerika Serikat belum membuat pemerintah mengubah kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri.
Pemerintah memastikan hingga kini belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, meski harga minyak global sudah melampaui asumsi dalam APBN 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan situasi geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.
“Belum (ada rencana menaikkan harga BBM subsidi). Kan APBN kita kemarin di US$70 ICP (Indonesian Crude Price), jadi kita tunggu saja,” kata Airlangga di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Harga Minyak Sudah Lampaui Asumsi APBN
Tekanan terhadap APBN sebenarnya mulai terlihat. Harga minyak mentah global saat ini telah melampaui asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 yang dipatok di level US$70 per barel.
Data Refinitiv menunjukkan pada Kamis (5/3/2026) harga minyak Brent menembus US$83,82 per barel atau naik sekitar 3 persen. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$77,17 per barel, naik 3,4 persen.
Kenaikan ini dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global jika konflik di Timur Tengah terus meluas.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang tidak sederhana. Kenaikan harga minyak biasanya meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN karena pemerintah harus menahan harga BBM agar tetap terjangkau.
Pemerintah Siapkan Skenario Jika Konflik Berlarut
Airlangga menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi dampak konflik geopolitik tersebut. Salah satunya terkait kemungkinan lamanya perang yang memicu lonjakan harga energi.
“Perang bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing ada skenarionya,” ujarnya.
Menurut dia, Indonesia sebelumnya juga pernah menghadapi situasi serupa saat perang Rusia dan Ukraina memicu lonjakan harga minyak dan komoditas global.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah biasanya menggunakan APBN sebagai “peredam” agar gejolak harga global tidak langsung membebani masyarakat.
“Di satu sisi terkait subsidi kita jaga dan pemerintah sudah siapkan bahwa subsidi kita lanjutkan. APBN menjadi buffer untuk meredam fluktuasi harga,” kata Airlangga.
Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas juga dapat memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor ekspor sumber daya alam.
Pemerintah Janji BBM Tak Naik Sampai Lebaran
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Idulfitri 2026.
“Harga BBM untuk subsidi saya pastikan bahwa sampai hari raya tidak ada kenaikan apa-apa, meskipun ada kenaikan harga minyak karena perang Israel–Amerika dengan Iran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga energi menjelang periode Ramadan dan Lebaran, saat konsumsi masyarakat biasanya meningkat.
Meski demikian, arah kebijakan harga BBM setelah Lebaran masih sangat bergantung pada perkembangan konflik global serta pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa bulan ke depan. (MU01)
