MonitorUpdate.com – Iran menegaskan operasi militer balasan terhadap Israel merupakan tindakan sah berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Teheran menilai serangan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri setelah agresi yang dituduhkan kepada Amerika Serikat dan Israel menewaskan lebih dari 1.300 warga sipil Iran dalam sepuluh hari terakhir.
Pemerintah Iran menyatakan operasi militer balasan terhadap Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat dilakukan sebagai bentuk hak membela diri yang sah menurut hukum internasional.
Dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Teheran menegaskan bahwa tindakan tersebut berlandaskan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan pertahanan diri apabila menjadi korban serangan bersenjata.
Baca Juga: Perang Iran Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia, APBN Indonesia di Ujung Tanduk
Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang memulai agresi militer terhadap wilayahnya sejak 28 Februari 2026, yang bertepatan dengan 10 Ramadan 1447 Hijriah.
“Republik Islam Iran memiliki hak wajar, sah, dan legal untuk mempertahankan integritas teritorialnya sesuai Pasal 51 Piagam PBB,” demikian pernyataan Kedutaan Iran.
Pemerintah Iran menegaskan operasi balasan tersebut hanya menyasar target militer dan fasilitas yang menjadi sumber serangan terhadap Iran.
Klaim Kerusakan Besar dan Korban Sipil
Iran mengklaim serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel selama sepuluh hari terakhir telah menimbulkan kerusakan luas terhadap wilayah sipil.
Teheran menyebut lebih dari 1.300 anak-anak dan warga sipil tewas dalam konflik tersebut.
Selain korban jiwa, Iran juga melaporkan kerusakan terhadap sedikitnya 9.669 objek sipil, yang meliputi:
7.943 rumah tinggal
1.617 pusat perdagangan dan layanan
32 fasilitas medis dan farmasi
65 sekolah dan fasilitas pendidikan
13 bangunan Bulan Sabit Merah
Iran menilai serangan terhadap fasilitas sipil tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Namun hingga kini belum ada verifikasi independen dari lembaga internasional terkait angka korban dan kerusakan yang disampaikan Teheran.
Kapal Perang Iran Disebut Diserang di Perairan Internasional
Iran juga menuduh Amerika Serikat menyerang kapal perang Dena di perairan internasional yang berjarak lebih dari 2.000 mil laut dari pantai Iran. Serangan tersebut disebut menewaskan 104 personel Angkatan Laut Iran.
Menurut Iran, kapal itu sedang melakukan perjalanan menuju India untuk mengikuti program pelatihan atas undangan resmi Angkatan Laut India ketika diserang tanpa peringatan.
Jika klaim ini terbukti, serangan terhadap kapal di perairan internasional berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap hukum laut internasional serta memperluas eskalasi konflik di luar wilayah Timur Tengah.
Operasi “Janji Setia 4”
Sebagai respons terhadap serangan tersebut, Iran meluncurkan operasi balasan yang dinamai Operasi “Janji Setia 4” (Va’deh Sadegh 4).
Operasi ini disebut menyasar wilayah Israel yang dianggap menjadi sumber serangan terhadap Iran.
Teheran menegaskan operasi tersebut akan terus berlangsung hingga agresi terhadap Iran dihentikan atau hingga Dewan Keamanan PBB mengambil langkah untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas agresi tersebut.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai konflik ini berpotensi semakin meluas apabila serangan balasan Iran memicu eskalasi militer yang lebih besar di kawasan.
Iran Tetapkan Pemimpin Tertinggi Baru
Di tengah situasi konflik yang memanas, Iran juga mengumumkan penetapan Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi baru Republik Islam Iran.
Ia dipilih oleh Majelis Khobregan Kepemimpinan (Dewan Pakar Kepemimpinan) dengan dukungan lebih dari 85 persen suara.
Mojtaba Khamenei menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang oleh Iran disebut tewas dalam serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Iran menyebut pemilihan tersebut sebagai bukti bahwa sistem politik negara itu tetap berjalan meskipun menghadapi tekanan militer dari luar.
Namun sejumlah pengamat internasional menilai proses suksesi tersebut berpotensi memunculkan dinamika politik baru di Iran, mengingat Mojtaba Khamenei selama ini lebih dikenal berperan di balik layar dalam struktur kekuasaan Republik Islam.
Tuduh AS Berulang Kali Khianati Diplomasi
Dalam pernyataannya, Iran juga menuduh Amerika Serikat telah berulang kali mengkhianati proses diplomasi dengan Teheran.
Iran menyebut tiga peristiwa yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan diplomasi oleh Washington:
Penarikan sepihak Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018.
Serangan terhadap Iran pada Juni 2025 ketika proses perundingan masih berlangsung. Serangan militer pada 28 Februari 2026 setelah putaran kedua negosiasi terbaru.
Karena itu, Iran menyatakan tidak lagi memiliki kepercayaan untuk melanjutkan diplomasi dengan Amerika Serikat.
Risiko Konflik Regional
Kedutaan Besar Iran di Jakarta menilai tindakan Amerika Serikat dan Israel telah meningkatkan ancaman terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian internasional.
Iran juga mengkritik keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dinilai justru memperbesar potensi konflik.
Teheran menyerukan masyarakat internasional untuk mengecam serangan terhadap Iran serta mendesak langkah nyata guna mencegah konflik berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. (MU01)
