MonitorUdpate.com – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Parung yang sempat meredup kini kembali memanas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru dan mulai memeriksa sejumlah pihak terkait proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa penyidik kembali mengakselerasi pengusutan proyek pembangunan gedung rumah sakit daerah yang sejak awal menuai banyak sorotan.
Kepala Kejari Kabupaten Bogor Denny Achmad memastikan tim penyidik yang baru telah bergerak menindaklanjuti perkara tersebut.
“Tim penyidik sudah bekerja dan beberapa pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujar Denny.
Proyek Rp93 Miliar Sarat Kejanggalan
Pembangunan Gedung A RSUD Parung diketahui menghabiskan anggaran sekitar Rp93,4 miliar dari pagu proyek lebih dari Rp112 miliar.
Namun proyek besar yang digadang-gadang meningkatkan layanan kesehatan masyarakat Bogor Barat itu justru menyisakan tanda tanya.
Sejumlah temuan awal menunjukkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari indikasi mark up anggaran hingga dugaan pengurangan spesifikasi pekerjaan konstruksi.
Dari hasil penelusuran awal aparat penegak hukum, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp36 miliar.
Angka ini menjadikan proyek RSUD Parung sebagai salah satu kasus dugaan korupsi infrastruktur kesehatan dengan nilai signifikan di Kabupaten Bogor.
Rumah Sakit Dibangun Mahal, Fungsi Dipertanyakan
Ironisnya, rumah sakit yang dibangun dengan anggaran besar tersebut dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Beberapa kalangan bahkan menyebut fasilitas yang ada belum beroperasi layaknya rumah sakit daerah, melainkan masih terbatas seperti layanan klinik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana proyek dengan anggaran puluhan miliar bisa berujung pada fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi maksimal?
Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan adanya masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Penyidik Periksa Pejabat dan Kontraktor
Dalam tahap penyidikan terbaru, tim Kejari Kabupaten Bogor mulai memanggil sejumlah saksi yang terkait dengan proyek pembangunan tersebut.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak kontraktor, tetapi juga pejabat teknis yang terlibat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Langkah ini dilakukan untuk menelusuri rantai keputusan dalam proyek, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran daerah.
Publik Menunggu: Siapa Tersangka?
Diterbitkannya sprindik baru membuka kembali harapan publik agar kasus ini tidak kembali berhenti di tengah jalan.
Pasalnya, perkara dugaan korupsi proyek RSUD Parung sudah menjadi sorotan sejak beberapa tahun lalu, namun belum juga menghasilkan penetapan tersangka.
Kini, dengan penyidikan yang kembali berjalan, masyarakat Kabupaten Bogor menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa pihak yang harus bertanggung jawab.
Jika bukti mengarah pada tindak pidana korupsi, Kejari diminta tidak ragu menjerat aktor utama di balik proyek bermasalah tersebut, termasuk jika melibatkan pejabat daerah atau pihak kontraktor.
Kasus RSUD Parung dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dalam mengawal penggunaan anggaran publik di daerah. (MU01)
