Banjir dan Longsor di Aceh, Sumbar dan Sumut: Korban Tewas Tembus 1.000 Jiwa

Tim SAR mengangkat jenazah korban longsor di Tapanuli Utara, Sumut. Foto: Basarnas
Tim SAR mengangkat jenazah korban longsor di Tapanuli Utara, Sumut. Foto: Basarnas

MonitorUpdate.com — Bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara selama sepekan terakhir telah menimbulkan duka mendalam.

Hingga sore ini, total korban tewas mencapai 940 jiwa — nyaris menembus angka seribu — sementara ratusan warga masih hilang dan ribuan lainnya terluka.

Menurut data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kematian terbanyak tercatat di Aceh dengan 366 jiwa, diikuti Sumatra Utara 329 jiwa, dan Sumatra Barat 226 jiwa.

baca Juga : Tinggalkan Warga Saat Banjir-Longsor, Bupati Aceh Selatan Umrah Diam-diam, Diduga Langgar Aturan

“Korban hilang per 7 Desember 2025 tercatat 329 orang, dengan wilayah Sumbar paling banyak kehilangan warga (213 jiwa), disusul Aceh 97 jiwa,” demikian pernyataan resmi BNPB yang dikutip dari laman gis.bnpb.go.id.

Tak hanya manusia, kerusakan infrastruktur juga masif. Sekitar 147.300 unit rumah dinyatakan rusak — sebagian besar hancur berat — bersamaan dengan kerusakan ratusan fasilitas umum dan sosial. Antara lain, 1.300 unit fasilitas publik, 420 rumah ibadah, 199 fasilitas kesehatan, 234 kantor/gedung pemerintahan, 701 sekolah, dan 405 jembatan rusak atau terdampak.

Sementara itu, korban luka diperkirakan mencapai 5.000 orang. Belum lagi dampak psikologis dan trauma yang diderita ribuan keluarga. Meskipun demikian, penanganan di lapangan dinilai masih belum sebanding dengan skala tragedi.

Pemerintah — melalui wakil kementerian terkait — telah menggelontorkan bantuan senilai Rp 66 miliar. Bantuan difokuskan pada kebutuhan mendesak seperti makanan, tenda darurat, genset, serta alat penjernih air.

Namun, menurut sejumlah pengamat kebencanaan dan korban di lapangan, nilai dan mekanisme distribusi bantuan belum mencukupi dan kerap tersendat: “Bantuan memang datang, tapi tidak sampai ke semua daerah terdampak,” ungkap salah satu warga terdampak bencana di Sumbar yang enggan disebut nama.

Situasi saat ini juga menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana peringatan dini dan sistem mitigasi bencana di wilayah rawan longsor telah diperbaiki setelah kejadian berulang seperti ini?

Banyak warga menilai, pemerintah daerah dan pusat belum belajar dari bencana sebelumnya. Infrastruktur dasar — seperti drainase, sistem peringatan longsor, dan pemukiman aman — masih jauh dari standar, sehingga korban terus berjatuhan.

Dengan korban yang terus bertambah dan kerusakan infrastruktur yang masif, pemulihan diprediksi akan membutuhkan waktu dan sumber daya sangat besar.

Pemerintah pusat dan daerah perlu segera menyusun langkah konkret — bukan sekadar bantuan darurat — melainkan rekonstruksi menyeluruh dan mitigasi jangka panjang, agar tragedi serupa tak terulang. (MU01)

Share this article