MonitorUpdate.com – Penanganan banjir bandang di Sumatera Barat dinilai belum optimal. Ombudsman RI menemukan kesenjangan data antar-instansi dan lambatnya distribusi logistik, sementara ribuan hektare sawah terancam gagal tanam.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memantau langsung tiga lokasi terdampak banjir: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang, Jumat (12/12/2025).
Baca Juga : Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi dalam Layanan Keimigrasian Bandara
Di Jorong Lambe, Kabupaten Agam, pemerintah daerah berbeda data soal status isolasi wilayah. Kondisi lapangan menunjukkan akses utama terputus, hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki hampir 10 km.
Di Tanah Datar, jalur nasional Lembah Anai putus, menghambat distribusi LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, dan kebutuhan pokok. Waktu tempuh logistik melalui jalur alternatif tiga hingga empat kali lebih lama.
Di Kota Padang, dua irigasi utama rusak, mengancam 3.156 hektare sawah gagal tanam, plus 176 hektare sawah tertimbun material. Kerusakan irigasi ini berdampak langsung pada produksi pangan lokal.
Ombudsman menekankan perlunya perbaikan tata kelola bencana dengan prinsip good governance: transparansi data, akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Saran Ombudsman mencakup percepatan pembukaan akses darat, penataan distribusi logistik, pemulihan irigasi, dukungan ekonomi warga, dan pendampingan relokasi terdampak.
“Informasi yang konsisten dan terjadwal, serta tindakan cepat dan tepat, adalah kunci agar warga merasakan kehadiran negara saat krisis,” tegas Yeka. (MU01)
