MonitorUpdate.com – Sikap Bupati Bogor Rudy Susmanto yang mendukung pembukaan kembali jalur tambang di wilayah Bogor Barat menuai penolakan keras dari kalangan pegiat lingkungan.
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Regional Gunung Gede Pangrango Halimun Salak secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pembukaan kembali aktivitas tambang galian C di kawasan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Ketua FK3I Gedepahala Ligar, S.R., menilai langkah yang didorong Pemerintah Kabupaten Bogor justru berpotensi memperparah kerusakan lingkungan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga: LHKPN Ungkap Lonjakan Kekayaan Bupati Bogor, Warga Soroti Potensi Konflik Kepentingan
“Apabila jalur tambang dibuka kembali maka aktivitas galian C berpotensi merusak alam semakin luas dan masif,” ujar Ligar, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpijak pada alasan ekonomi dan kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Ia mengingatkan, lokasi tambang seharusnya tidak berada di kawasan hutan, sempadan sungai, maupun wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
FK3I juga menyoroti buruknya rekam jejak aktivitas tambang yang dinilai kerap meninggalkan kerusakan tanpa pemulihan lingkungan yang jelas. Karena itu, pihaknya mempertanyakan sikap Rudy Susmanto yang ikut menyuarakan dukungan agar jalur tambang kembali dibuka di hadapan massa aksi.
“Aktivitas penambangan selalu berakhir penuh masalah dan selalu mengatasnamakan rakyat. Untuk itu kami menolak kegiatan penambangan, terlebih yang memang dapat memperparah kerusakan alam dan lingkungan sekitarnya,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi warga Bogor Barat di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026), Rudy Susmanto secara terbuka meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membuka kembali jalur tambang Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Dalam orasinya, Rudy menyebut Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menargetkan pembebasan lahan jalan khusus tambang rampung 100 persen pada 2026. Jalan khusus tersebut direncanakan melintasi tiga wilayah, yakni Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
“Target kami adalah 2026, pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100 persen, maka tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan,” kata Rudy.
Namun pernyataan itu justru memicu kritik dari kelompok pegiat lingkungan yang menilai pembukaan jalur tambang baru hanya akan membuka ruang eksploitasi alam lebih besar di kawasan Bogor Barat. Mereka mendesak Dedi Mulyadi agar tidak gegabah memberikan restu sebelum ada kajian lingkungan yang komprehensif dan transparan. (MU02)
