MonitorUpdate.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan fokus utama pada penyelesaian gedung legislatif dan yudikatif. Kepala negara menargetkan fasilitas strategis tersebut rampung paling lambat pada 2028.
Penekanan itu disampaikan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya dan kembali ditegaskan usai kunjungan langsung ke IKN. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada awak media di sela peresmian SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif, dengan harapan bisa selesai pada 2028,” ujar Prasetyo.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Pusat Olahraga Raksasa 500 Hektare, Targetkan Lahirnya Atlet Kelas Dunia
Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN pada Senin (12/1/2026) menjadi lawatan pertamanya sejak resmi menjabat sebagai presiden. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo tidak hanya meninjau progres fisik pembangunan, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap desain dan fungsi sejumlah kawasan inti pemerintahan.
Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah koreksi, terutama terkait desain bangunan dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kebutuhan jangka panjang penyelenggaraan negara.
“Masih ada beberapa hal yang dikoreksi, terutama soal desain dan fungsi. Presiden meminta Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan perbaikan,” jelasnya.
Dalam agenda itu, Presiden juga menerima laporan terbaru dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengenai capaian pembangunan serta tantangan teknis yang dihadapi di lapangan.
Percepatan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan dan penyelenggaraan fungsi negara secara utuh di IKN. Namun, target ambisius 2028 tersebut juga menuntut konsistensi anggaran, kesiapan infrastruktur pendukung, serta tata kelola proyek yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah belum merinci skema pembiayaan terbaru maupun tahapan pemindahan lembaga negara ke IKN, seiring dinamika fiskal dan prioritas pembangunan nasional yang terus berkembang. (MU01)
