MonitorUpdate.com — Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantinya dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (14/9/2026). Pergantian mendadak tersebut memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya pertimbangan Presiden mengganti Menteri Keuangan yang baru sekitar setahun menjabat?
Hingga Suahasil dilantik di Istana Negara, pemerintah belum memberikan penjelasan spesifik mengenai alasan Purbaya diberhentikan. Yang jelas, Suahasil merupakan teknokrat lama Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Reuters mencatat, Suahasil menjadi orang ketiga yang menduduki kursi Menkeu dalam masa pemerintahan Prabowo.
Setelah dilantik, Suahasil memberikan pesan yang cukup jelas mengenai prioritasnya. Ia mengatakan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, memastikan defisit tetap di bawah batas 3 persen PDB, serta menjaga komunikasi pemerintah agar tetap dapat dipercaya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas fiskal dan kredibilitas anggaran akan menjadi perhatian utama Menkeu baru.
Baca Juga: Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya di Tengah Tantangan Fiskal
Di tengah belum adanya alasan resmi dari Istana, sejumlah ekonom mencoba membaca latar belakang pergantian tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai terdapat persoalan koordinasi internal di Kementerian Keuangan yang kemungkinan ikut menjadi pertimbangan. Bhima juga menyoroti sejumlah polemik kebijakan dan gaya komunikasi Purbaya. Namun, penilaian tersebut merupakan analisis ekonom dan bukan keterangan resmi Presiden.
Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad melihat pergantian tersebut dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, pergantian Menkeu dapat menjadi bagian dari penyegaran pemerintahan untuk mencari figur yang mampu memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pengendalian defisit. Pengalaman panjang Suahasil di lingkungan Kemenkeu dinilai menjadi modal untuk menjalankan tugas tersebut.
Dari perspektif pasar, pergantian tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kredibilitas kebijakan fiskal. Reuters mencatat masa jabatan Purbaya diwarnai tekanan terhadap rupiah, pelebaran defisit serta kontroversi kebijakan injeksi likuiditas ke perbankan yang sempat menimbulkan gesekan dengan kebijakan bank sentral. Kontroversi lain muncul ketika Purbaya menyebut adanya rencana transfer keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun kepada pemerintah, sementara pihak Danantara kemudian menyatakan rencana tersebut belum pernah dibahas.
Analis ASEAN dari Aletheia Capital, Angus Mackintosh, menilai latar belakang teknokratis Suahasil berpotensi membawa kebijakan yang lebih stabil dan prediktabel. Penilaian tersebut sejalan dengan pesan pertama Suahasil setelah dilantik mengenai pentingnya APBN yang kredibel. Namun, apakah pergantian tersebut benar-benar merupakan upaya mengubah arah kebijakan fiskal masih harus dibuktikan melalui kebijakan konkret pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.
Dengan demikian, hingga kini terdapat dua lapis informasi yang harus dibedakan. Pertama, fakta bahwa Prabowo telah mengganti Purbaya dengan Suahasil. Kedua, berbagai analisis mengenai kemungkinan persoalan koordinasi, kredibilitas fiskal, komunikasi kebijakan dan kebutuhan menjaga kepercayaan pasar. Alasan final Presiden mengganti Purbaya belum diungkap secara terbuka. Karena itu, publik masih menunggu apakah reshuffle ini sekadar pergantian figur atau merupakan tanda perubahan arah pengelolaan APBN pemerintahan Prabowo. (MU01)
