MonitorUpdate.com — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anton menekankan agar pembangunan infrastruktur digital tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mengedepankan transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan benar- benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Legislator Partai Demokrat ini juga menyatakan ada beberapa catatan krusial yang menjadi fokus utamanya.
Pertama, Anton menyoroti pentingnya transparansi dalam tata kelola program. Ia mengapresiasi langkah BAKTI Komdigi yang melibatkan Kejaksaan Agung RI dalam pengawasan dan pengawalan tata kelola program.
“Pertama adalah transparansi tanpa kompromi. Saya mengapresiasi langkah tegas BAKTI Komdigi yang menggandeng Kejagung RI untuk mengawal tata kelola program agar bersih dan taat regulasi,” ujar Anton kepada awak media.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Suratto: Anggaran Dipangkas, Ketahanan Laut Jangan Tergerus
Selain transparansi, Anton meminta aspek mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Jawa Tengah.
Menurutnya, karakteristik geografis sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang berbukit dan rawan longsor membutuhkan kesiapsiagaan infrastruktur jaringan. Hal itu penting untuk memastikan layanan komunikasi tetap dapat digunakan masyarakat ketika terjadi bencana.
“Ketiga adalah soal keberlanjutan jangka panjang. Fokus kita bukan sekadar membangun jaringan fisik, tetapi memastikan sustainability operasionalnya agar manfaatnya bisa dirasakan secara jangka panjang,” kata Anton.
Anton juga menekankan bahwa pembangunan jaringan internet harus memberikan dampak nyata terhadap berbagai sektor pelayanan dan perekonomian masyarakat.
Ia mendorong agar konektivitas digital dapat diintegrasikan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Kami juga mendorong agar sektor prioritas harus didongkrak naik. Internet harus menjadi motor penggerak yang terintegrasi untuk pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, hingga UMKM lokal kita,” tegasnya.
Di sisi lain, Anton meminta BAKTI Komdigi tidak menggunakan pendekatan teknologi yang seragam untuk seluruh wilayah. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Perihal pendekatan multi-teknologi, setiap wilayah punya karakteristik unik. BAKTI didorong untuk fleksibel menerapkan teknologi yang paling pas dengan kondisi daerah,” ujarnya.
Anton menegaskan, Komisi I DPR RI akan terus mendorong pembangunan infrastruktur digital yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Komitmen kami jelas, menghadirkan kedaulatan digital yang merata demi kesejahteraan masyarakat luas,” pungkas Anton Suratto. (MU02)
