MonitorUpdate.com – Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menghebohkan panggung politik nasional, Selasa (10/11/2026). Kabar yang menyebut Gibran bakal mundur sore ini mencuat di tengah menguatnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait polemik dokumen pendidikan yang menyeret namanya.
Sorotan semakin tajam setelah muncul informasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Namun, belum ada keterangan resmi mengenai substansi pertemuan tersebut, sehingga spekulasi bahwa keduanya membahas pengunduran diri Gibran belum dapat dipastikan.
Menanggapi rumor tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Bahkan, Puan secara tegas menyatakan Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Bergeser ke DPR, Pakar Hukum Soroti Peluang Pemakzulan
“Masih Gibran masih wapres,” ujar Puan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan juga mengingatkan agar isu yang belum terbukti tidak berkembang menjadi keresahan publik. Menurutnya, semua pihak sebaiknya menunggu pernyataan resmi dan tidak membangun spekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyatakan bahwa keputusan mengundurkan diri sepenuhnya berada di tangan Gibran. “Kalau soal mundur itu tergantung Pak Gibran, bukan tergantung DPR,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa proses penggantian Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional melalui DPR.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan dukungan terhadap penggunaan HMP di parlemen terus berkembang. Ia mengklaim lebih dari 25 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengusul hak tersebut. Angka ini menjadi indikasi meningkatnya tekanan politik, meskipun proses pengajuan dan pembahasan resmi tetap harus mengikuti tata tertib DPR.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga menyebut pembicaraan informal lintas partai politik mengenai penggunaan HMP mulai mengerucut. Menurutnya, mekanisme tersebut sedang dipertimbangkan untuk merespons polemik dokumen pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, posisi Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal. Persoalan ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum dan politik terhadap jabatan Wakil Presiden.
Kini, publik menunggu sikap resmi Gibran dan Istana terkait kabar pengunduran diri yang beredar. Apakah isu tersebut hanya rumor politik di tengah meningkatnya tekanan parlemen, atau justru menjadi awal perubahan besar dalam dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran? Satu hal yang pasti, sampai ada keputusan atau pernyataan resmi, Gibran masih menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia. (MU01)
