MonitorUpdate.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Hudi Oktiarwan, turun langsung meninjau lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 2 Tajurhalang di Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jumat (2/10/2026).

Kunjungan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 6 yang meliputi Kabupaten Bogor tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan sekolah yang saat ini tengah dikerjakan.

Di lokasi, Fikri melihat sejumlah pekerjaan fisik, mulai dari perataan tanah menggunakan alat berat excavator hingga pemasangan rangkaian besi kolom yang dipersiapkan sebagai struktur penyangga bangunan.

Baca Juga: Usulan SMA Negeri 2 Tajurhalang Dikritik, Tokoh NU Dorong Pembangunan SMK Negeri

Berdasarkan papan informasi proyek, pembangunan USB SMAN 2 Tajurhalang memiliki nilai kontrak sekitar Rp2,943 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Proyek tersebut menggunakan nomor kontrak 3035/Kontrak/KU.11.08/Cadisdik.Wil.I tertanggal 31 Agustus 2026. Pekerjaan dilaksanakan CV Desvira Utama sejak 3 September hingga 21 Desember 2026 dengan konsultan pengawasan PT Ganesha Pratama Konsultan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fikri Hudi Oktiarwan. (Foto: Dok. MonitorUpdate.com)

Fikri mengatakan, pembangunan SMAN 2 Tajurhalang menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tambahan sekolah negeri. Namun, di tengah pembangunan SMA Negeri tersebut, aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan SMK Negeri juga perlu mendapat perhatian.

“Kalau dari aspirasi masyarakat sih inginnya SMK, tapi setidaknya ini dibangun juga sesuai keinginan masyarakat di sini,” ujar Fikri kepada awak media di lokasi pembangunan SMAN 2 Tajurhalang.

Menurutnya, pembangunan unit sekolah baru di Jawa Barat bukan perkara mudah. Pemerintah harus menentukan prioritas di tengah kebutuhan penambahan sekolah yang juga disampaikan berbagai daerah lainnya.

“Kita ini kan berebut dengan 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Semuanya ingin dibangun tambahan sekolah SMA. Hanya saja salah satu permasalahannya mencari lahan yang memenuhi syarat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang didapatnya, Fikri menjelaskan, lokasi pembangunan SMAN 2 Tajurhalang berada di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) Perumahan Puri Bukit Depok dengan luas sekitar 6.000 meter persegi.

Lahan tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat aspek administratif dan ketersediaan lahan menjadi lebih mudah untuk mendukung pembangunan USB.

Meski pendidikan bukan merupakan bidang komisi yang menjadi tugasnya, Fikri menegaskan kedatangannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor.

“Kalau komisi ini bukan komisi saya, tapi ada di Komisi V pendidikan. Saya datang ke sini sebagai aleg dapil, bukan komisi. Karena bagaimanapun sebagai aleg dapil kita ada fungsi pengawasan kepada seluruh program yang ada di dapilnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, apabila dalam peninjauan lapangan ditemukan persoalan yang berkaitan dengan sektor pendidikan, temuan tersebut dapat disampaikan kepada komisi yang memiliki kewenangan.

Di sisi lain, pembangunan SMAN 2 Tajurhalang juga menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan operasional sekolah setelah pembangunan fisiknya rampung. Fikri mempertanyakan apakah sekolah tersebut nantinya dapat langsung beroperasi secara optimal, terutama berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik dan pengelolaan sekolah negeri yang memiliki mekanisme berbeda dengan sekolah swasta.

“Apakah nanti setelah sekolah ini berdiri bisa dioperasionalkan secara optimal, ini kan jadi pertanyaan. Tahun ini kalau tidak salah ada 10 di Jawa Barat yang sedang dibangun,” pungkasnya.

(MU02)