MonitorUpdate.com – Ribuan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan elemen umat Islam memadati kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026), dalam aksi bertajuk Aksi Rakyat Bela Indonesia. Dalam demonstrasi tersebut, Ketua Pelaksana aksi, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menyuarakan lima tuntutan utama, mulai dari menjaga persatuan bangsa, melawan pengkhianatan terhadap negara, memberantas oligarki, menegakkan Pasal 33 UUD 1945, hingga memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Aksi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, ulama, dan aktivis itu menjadi panggung penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Di antara tokoh yang hadir yakni Menteri Koperasi sekaligus Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, KH Ahmad Cholil Ridwan, Ustaz Fadzlan Garamatan, advokat Munarman, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Fathurahman Mahfuz, serta sejumlah tokoh pergerakan Islam lainnya.

Dalam orasinya, Bachtiar Nasir menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar mobilisasi massa, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kedaulatan, keadilan, dan masa depan Indonesia.

Baca Juga : SAJID Dorong Jurnalis dan Santri Kuasai Video AI, Bachtiar Nasir: Jangan Hanya Jadi Konten Kreator

Ia menyampaikan tuntutan pertama agar seluruh rakyat bersatu membela Indonesia. Kedua, masyarakat diminta tidak tinggal diam terhadap tindakan yang dinilai mengancam kepentingan bangsa. UBN menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum.

“Rakyat bersatu bela Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Kedua, rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan,” tegasnya.

UBN juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga penegakan hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik maupun kekuasaan. Ia turut mengutip pemikiran Mohammad Natsir mengenai pentingnya nilai-nilai keislaman dalam menjaga keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila.

Menariknya, UBN juga menyinggung dinamika kepemimpinan nasional. Ia berharap figur wakil presiden ke depan merupakan sosok yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat, menjaga persatuan, dan mengakomodasi kepentingan umat Islam.

“Walau sampai hari ini saya tidak punya calon, karenanya kita terus kawal. Semoga wakilnya dan aparatnya adalah wakil dan aparat yang setia kepada pemimpinnya dan bukan pengkhianat,” ujarnya.

Pada tuntutan ketiga dan keempat, UBN menyoroti persoalan oligarki serta pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik oligarki, termasuk pihak-pihak yang merusak lingkungan melalui pembakaran hutan dan tindakan lain yang merugikan negara serta masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Kehadiran Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam aksi tersebut pun diapresiasi UBN. Ia berharap pemerintah mampu menjalankan amanat konstitusi tanpa membuka ruang bagi lahirnya oligarki baru.

Selain menyampaikan tuntutan domestik, UBN mengumumkan tiga agenda lanjutan pasca-aksi. Pertama, mengonsolidasikan tokoh-tokoh umat agar tidak terpecah belah. Kedua, mengawal realisasi tuntutan yang telah disampaikan. Ketiga, memperkuat solidaritas dan dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Secara khusus, ia meminta pemerintah Indonesia mengambil peran lebih aktif dalam menghentikan genosida di Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terlebih menjelang musim dingin yang kembali mengancam keselamatan warga sipil.

“Saya berharap lewat pemerintahan hari ini, Indonesia yang sudah bergabung dengan Pakta Badr, bersama rakyat bersatu terdepan memerdekakan Palestina dan menghentikan genosida di Gaza,” pungkasnya, disambut seruan takbir dan yel-yel dukungan Palestina dari peserta aksi.

Aksi Rakyat Bela Indonesia di Tugu Proklamasi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para tokoh dan elemen masyarakat untuk menyuarakan agenda kebangsaan. Namun, efektivitas tuntutan itu pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi pengawalan publik, respons pemerintah, serta penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.(MU01)