MonitorUpdatecom – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan memilih menempuh jalur hukum untuk mengakhiri polemik dokumen pendidikannya yang kembali menjadi sorotan publik. Tak tanggung-tanggung, Gibran berencana menyiapkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1).
Selain membuka dokumen pendidikannya kepada publik, Gibran juga mempertimbangkan langkah hukum berupa pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Rencana tersebut mencuat setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu disebut membahas dinamika politik dan hukum nasional, termasuk polemik yang belakangan kembali menyeret nama Wakil Presiden.
Baca Juga: Gibran Diisukan Mundur Sore Ini, Puan Maharani Akhirnya Buka Suara!
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah masukan agar persoalan yang berkembang tidak terus berlarut-larut dan berubah menjadi polemik politik berkepanjangan. Salah satu sarannya adalah menyiapkan dokumen pendidikan secara lengkap sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat.
Gibran juga disarankan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan mekanisme hukum yang tersedia. Termasuk kemungkinan mengajukan PK ke MA, sepanjang terdapat dasar hukum dan persyaratan yang terpenuhi.
Gibran menyatakan menghormati berbagai respons masyarakat terhadap persoalan tersebut, baik berupa kritik, apresiasi maupun saran. Ia berharap dinamika yang berkembang tidak terus menjadi perdebatan politik tanpa penyelesaian.
“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujar Gibran.
Isu Pengunduran Diri Sempat Mencuat
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan Gibran untuk membicarakan sejumlah persoalan politik dan hukum nasional.
Dalam keterangan yang beredar, Gibran disebut sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, pembicaraan kemudian mengarah pada sejumlah opsi penyelesaian persoalan, termasuk menempuh jalur hukum.
Prabowo disebut memberikan masukan agar Gibran memperjuangkan persoalan yang dihadapinya melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik Menunggu Transparansi Dokumen
Langkah menyiapkan ijazah dari SD hingga S1 berpotensi menjadi momentum penting untuk menjawab pertanyaan publik mengenai riwayat pendidikan Gibran. Namun, keterbukaan dokumen saja belum tentu mengakhiri polemik apabila masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai persyaratan administrasi dan kesetaraan pendidikan.
Di sisi lain, rencana pengajuan PK ke Mahkamah Agung juga perlu dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai putusan yang hendak dimohonkan peninjauan kembali, kedudukan hukum pemohon, serta dasar hukum yang digunakan.
Pada akhirnya, penyelesaian polemik ini tidak cukup hanya melalui pernyataan politik. Publik membutuhkan penjelasan berbasis dokumen, kepastian hukum, dan transparansi dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Gibran: apakah dokumen pendidikan tersebut benar-benar akan dibuka secara menyeluruh dan apakah rencana PK ke MA akan direalisasikan? (MU01)
