MonitorUpdate.com – Polemik ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden.
Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa jumlah penandatangan berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen mencapai 120 orang.
Menurut Saan, dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Baca Juga: Gibran Siapkan PK Kasus Ijazah, Yusril Justru Sebut Tak Ada Gunanya: Putusan MA Sudah Final!
“Jumlahnya 120 orang dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” kata Saan Mustopa saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, pengajuan HMP tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 211 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR. Adapun substansi usulan berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut.
Rencananya, usulan penggunaan HMP akan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Tahapan ini menjadi momentum penting untuk menentukan apakah usulan tersebut dapat dilanjutkan melalui mekanisme kelembagaan DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebelumnya, polemik pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya. Dalam putusan perkara yang berkaitan dengan pencalonannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, Mahkamah Agung juga menyatakan surat keterangan pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya tidak sah. Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari argumentasi para pengusul HMP.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa DPR memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Istana memilih menghormati mekanisme kelembagaan yang sedang berjalan.
Meski demikian, penandatanganan usulan oleh 120 anggota DPR belum berarti Gibran otomatis dimakzulkan. Apabila usulan HMP diterima melalui mekanisme paripurna, DPR masih harus menjalankan tahapan pembahasan, termasuk pembentukan panitia khusus dan pengambilan keputusan. Jika DPR akhirnya menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan, proses selanjutnya harus melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan kepada MPR untuk diputuskan sesuai konstitusi.
Dengan dukungan delapan fraksi dan 120 anggota DPR, polemik ijazah Gibran kini tidak lagi sebatas perdebatan publik, tetapi telah memasuki arena politik dan ketatanegaraan. Publik pun menanti bagaimana sikap DPR dalam rapat paripurna serta bagaimana Gibran dan Istana merespons perkembangan yang berpotensi menjadi salah satu ujian politik paling serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. (MU01)
