MonitorUpdate.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sebanyak 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima transfer anggaran meski belum beroperasi atau memiliki rekening virtual (virtual account) ganda. Temuan itu mencuat dalam evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diklaim berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah uang negara.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan reformasi tata kelola yang dilakukan BGN berhasil mengidentifikasi berbagai persoalan administrasi dalam penyaluran anggaran MBG.
“Reformasi tata kelola ini berhasil menyelamatkan ratusan miliar rupiah yang kemudian dikembalikan ke kas negara,” ujar Qodari.
Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia. Selain menemukan 414 SPPG yang bermasalah, BGN juga melakukan klasifikasi sekitar 3.000 dapur MBG berdasarkan standar kualitas, keamanan pangan, dan kesiapan operasional.
Baca Juga: Anggaran MBG Dipangkas, Kemenkeu Turun Tangan Awasi Dapur Program: SPPG Bermasalah Bisa Ditutup
BGN menegaskan pembenahan dilakukan agar hanya SPPG yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dapat menerima penyaluran anggaran.
Menanggapi temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pembenahan di tubuh BGN tidak berhenti pada pergantian pimpinan maupun tindakan sesaat.
“Pembenahan harus menjadi momentum melakukan redesign total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Charles.
Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyatakan DPR mendukung langkah Kepala BGN Sudaryono memperbaiki tata kelola MBG. Menurutnya, publik berharap berbagai persoalan yang muncul di tubuh BGN, termasuk yang berkaitan dengan mitra SPPG, dapat segera diselesaikan.
“Saya melihat publik menanggapinya positif. Kami di Komisi IX berharap pembenahan dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan di BGN,” ujar Muazzim.
Hingga kini pemerintah belum mengungkap identitas maupun lokasi 414 SPPG yang menerima transfer anggaran tersebut. Nilai anggaran yang telah ditransfer kepada masing-masing SPPG juga belum dipublikasikan.
Belum dijelaskan pula apakah temuan tersebut murni merupakan kesalahan administrasi atau mengandung indikasi pelanggaran hukum. Karena itu, DPR mendorong agar proses evaluasi dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (MU01)
