MonitorUpdate.com — Sulitnya mencari pekerjaan kini menjadi keluhan paling besar warga Kabupaten Bogor. Temuan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap lonjakan kekayaan kepala daerah yang meningkat miliaran rupiah dalam setahun terakhir.
Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan 40,3 persen warga Kabupaten Bogor mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan. Angka ini menjadi masalah paling dominan yang dirasakan masyarakat saat ini.
Peneliti Indikator, Bawono Kumoro, menyebut persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tekanan utama dalam kehidupan warga.
Baca Juga: LHKPN Ungkap Lonjakan Kekayaan Bupati Bogor, Warga Soroti Potensi Konflik Kepentingan
“Masalah ekonomi masih dominan, terutama terkait lapangan pekerjaan. Itu yang paling banyak dikeluhkan warga,” kata Bawono saat memaparkan hasil survei Evaluasi Publik Satu Tahun Pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong, Minggu, 1 Maret 2026.
Selain sulitnya mencari pekerjaan, warga juga mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok sebesar 24 persen, serta kondisi jalan rusak sekitar 11,2 persen.
Survei tersebut dilakukan pada 6–11 Februari 2026 terhadap 410 responden menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Kepuasan Tinggi, Tapi Ekonomi Belum Terasa
Menariknya, di tengah berbagai keluhan ekonomi tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan daerah justru tergolong tinggi.
Sekitar 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Bupati Bogor, sementara 79,3 persen puas terhadap Wakil Bupati.
Namun dari sisi ekonomi, persepsi masyarakat masih cenderung datar. Sebanyak 50,2 persen warga menilai kondisi ekonomi daerah hanya berada pada kategori sedang.
Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara persepsi kepuasan terhadap pemerintah dengan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Pengangguran Ratusan Ribu Orang
Masalah lapangan kerja di Kabupaten Bogor memang bukan persoalan kecil. Data sebelumnya dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pengangguran di wilayah ini mencapai sekitar 210 ribu orang.
Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia pada level kabupaten, tekanan terhadap pasar kerja di Bogor menjadi sangat tinggi.
Pertumbuhan kawasan industri dan urbanisasi yang cepat belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Kekayaan Bupati Ikut Jadi Sorotan
Di tengah keluhan masyarakat soal pekerjaan dan ekonomi, perhatian publik juga tertuju pada laporan harta kekayaan kepala daerah.
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan kekayaan Bupati Bogor disebut meningkat sekitar Rp3,28 miliar dalam satu tahun.
Lonjakan tersebut memicu sorotan dari pengamat kebijakan publik. Mereka menilai pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat.
“Transparansi sangat penting. Jika tidak dijelaskan secara terbuka, publik bisa menafsirkan berbagai hal,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Sorotan terhadap kekayaan pejabat publik menjadi isu sensitif, terutama ketika muncul bersamaan dengan keluhan masyarakat soal sulitnya pekerjaan dan tekanan ekonomi.
Ujian Nyata Pemerintah Daerah
Survei Indikator memperlihatkan pemerintah daerah sebenarnya masih memiliki modal politik berupa tingkat kepuasan publik yang tinggi.
Namun angka keluhan soal pekerjaan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah paling besar bagi pemerintah Kabupaten Bogor.
Jika persoalan ini tidak segera dijawab dengan kebijakan konkret, kepercayaan publik yang saat ini tinggi berpotensi berubah menjadi kritik tajam.
Apalagi bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar program atau survei kepuasan, melainkan apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup lebih layak. (MU01)
