MonitorUpdate.com – Harapan publik terhadap gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai diuji realitas. Memasuki kuartal awal 2026, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan, dari pertumbuhan yang meleset hingga meningkatnya risiko fiskal.
Optimisme terhadap arah baru kebijakan fiskal pasca pergantian dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa mulai meredup. Data ekonomi terbaru menunjukkan target ambisius pemerintah belum sepenuhnya tercapai, di tengah tekanan global dan domestik yang kian kompleks.
Analis dari Menteng Kleb, Kusfiardi, menilai strategi akselerasi pertumbuhan yang diusung pemerintah belum mampu menembus hambatan struktural.
Baca Juga: Kritik Menkeu Purbaya Jadi Sorotan, Akademisi Beberkan Tantangan Struktural Bank Syariah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat 5,1 persen, masih di bawah target pemerintah sebesar 5,7 persen. Selisih ini dinilai mencerminkan belum optimalnya stimulus fiskal, khususnya melalui skema belanja agresif atau front-loading.
“Belanja negara belum cukup kuat mendorong sektor riil. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih tertahan akibat tekanan inflasi, terutama pada pangan dan energi,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).
Tekanan Fiskal dan Beban APBN
Dari sisi fiskal, tekanan terhadap APBN dinilai semakin nyata. Defisit anggaran disebut mendekati batas aman, yakni sekitar 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi ini diperparah oleh lonjakan subsidi energi seiring tingginya harga minyak global, serta meningkatnya beban bunga utang yang disebut telah menembus Rp500 triliun.
Di sisi penerimaan, upaya reformasi perpajakan melalui digitalisasi sistem inti pajak (core tax system) belum menunjukkan hasil signifikan. Tax ratio Indonesia pada 2025 justru turun ke 9,31 persen, dari sebelumnya 10,08 persen.
Menurut Kusfiardi, kondisi ini memicu persepsi negatif di kalangan pelaku usaha.
“Pemerintah terkesan lebih fokus mengejar wajib pajak eksisting secara agresif, ketimbang memperluas basis pajak yang sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Geopolitik dan Lemahnya Koordinasi
Tekanan juga datang dari eksternal. Eskalasi konflik global, termasuk ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dinilai belum direspons optimal oleh otoritas fiskal.
Sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu dinilai belum menunjukkan koordinasi yang solid untuk menjaga stabilitas pasar.
Dampaknya mulai terlihat di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi tajam, sementara nilai tukar rupiah tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.002 per dolar AS.
“Pasar kehilangan jangkar di tengah ketidakpastian global. Ini sinyal serius bahwa respons kebijakan belum cukup taktis,” ujar Kusfiardi.
Kepercayaan Investor Mulai Tergerus
Di pasar obligasi, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun disebut naik hingga 7,1 persen. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Kusfiardi menilai, kekhawatiran investor dipicu oleh arah kebijakan yang dinilai cenderung populis dan berorientasi jangka pendek, termasuk program-program prioritas pemerintah.
“Transisi kepemimpinan terlihat lebih pada gaya komunikasi. Secara substansi, risiko fiskal justru meningkat tanpa diikuti lonjakan pertumbuhan yang signifikan,” ujarnya.
Desakan Evaluasi dan Arah Baru Fiskal
Dalam situasi ini, Menteng Kleb mendorong pemerintah kembali pada prinsip dasar pengelolaan fiskal yang selaras dengan amanat konstitusi.
Sejumlah rekomendasi disampaikan, mulai dari penguatan kredibilitas kebijakan, pergeseran bantuan sosial ke arah produktif, hingga peningkatan transparansi dan keadilan perpajakan.
Tak hanya itu, evaluasi terhadap jajaran ekonomi kabinet juga dinilai mendesak.
“Perbaikan kebijakan saja tidak cukup. Diperlukan langkah yang lebih tegas untuk memulihkan kepercayaan pasar dan publik,” kata Kusfiardi.
Ia bahkan menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Keuangan dan tim ekonomi pemerintah, jika kondisi tidak segera membaiki.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian global dan tekanan domestik, arah kebijakan fiskal, Indonesia kini berada di titik krusial. Tanpa respons yang cepat dan terukur, risiko stagnasi pertumbuhan dan memburuknya kepercayaan pasar dinilai semakin sulit dihindari. (MU01)
