MonitorUpdate.com – Wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke luar negeri menuai kritik dari DPR. Di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan program tersebut di dalam negeri, pemerintah dinilai seharusnya lebih fokus membenahi tata kelola dan pengawasan ketimbang membuka proyek percontohan di luar Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, secara terbuka mengkritik rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menjajaki kemungkinan pelaksanaan MBG bagi siswa Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi.
Menurut Charles, langkah tersebut terlalu dini mengingat pelaksanaan MBG di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas makanan, distribusi, pengawasan hingga efektivitas penggunaan anggaran.
“Sudahlah, nggak usah ngide yang aneh-aneh. Jangan dulu bicara ekspansi MBG ke luar negeri kalau tata kelola di dalam negeri masih amburadul. Yang perlu dibenahi sekarang itu bukan memperluas wilayah program, tapi membereskan manajemen pelaksanaannya,” kata Charles kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Baca Juga: Ratusan Jemaah Haji RI Dirawat di RS Arab Saudi, Cuaca Ekstrem Jadi Sorotan
Pernyataan itu menjadi sorotan karena muncul di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sejak diluncurkan, MBG memang diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menekan angka stunting. Namun dalam praktiknya, sejumlah laporan di berbagai daerah masih menunjukkan adanya persoalan teknis dan manajerial.
Charles menilai tantangan terbesar saat ini bukan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat, melainkan memastikan standar kualitas program berjalan merata di seluruh Indonesia.
“Kalau tata kelola di dalam negeri saja masih amburadul, bagaimana mau mengawasi program yang dijalankan ribuan kilometer dari Indonesia? Jangan sampai yang diekspor justru masalahnya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kontrol kualitas makanan, serta memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi peserta didik.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau jumlah penerima manfaat yang terus bertambah.
“Ukuran keberhasilan MBG itu bukan berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak klaim penerima manfaat. Yang lebih penting adalah kualitas makanan yang diberikan, kualitas gizinya, dan jaminan bahwa program ini dijalankan dengan benar,” tegasnya.
Antusiasme Anak PMI di Jeddah
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya sedang menjajaki kemungkinan pelaksanaan MBG di Sekolah Indonesia Jeddah. Rencana tersebut bahkan berpotensi menjadi proyek percontohan pertama program MBG di luar negeri apabila mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama,” kata Dadan saat berada di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (31/5/2026).
Menurut Dadan, gagasan itu muncul setelah kunjungannya ke Sekolah Indonesia Jeddah yang menampung sekitar 1.000 anak pekerja migran Indonesia (PMI). Ia mengaku para siswa di sana mengikuti perkembangan MBG di Indonesia dan berharap dapat merasakan program yang sama.
“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujarnya.
Selain SIJ, terdapat pula Sekolah Indonesia Makkah yang memiliki sekitar 400 siswa.
Kritik dan Solusi
Meski secara prinsip perluasan manfaat bagi anak-anak Indonesia di luar negeri dianggap sebagai tujuan yang baik, sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu menerapkan skala prioritas yang lebih ketat.
Dengan jumlah penerima MBG di dalam negeri yang mencapai jutaan siswa dan kebutuhan anggaran yang sangat besar, fokus utama seharusnya diarahkan pada penyempurnaan sistem distribusi, standar keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta mekanisme evaluasi program secara berkala.
Ekspansi ke luar negeri dinilai baru layak dilakukan setelah pemerintah mampu menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia telah berjalan efektif, terukur, dan minim persoalan.
Di tengah keterbatasan sumber daya dan besarnya tantangan implementasi, pemerintah menghadapi pilihan penting: memperluas jangkauan program demi simbol pemerataan, atau memperkuat kualitas pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal. (MU01)
