MonitorUpdate.com — Perkembangan politik di era digital dinilai semakin sulit dipisahkan dari kekuatan media sosial. Popularitas seorang tokoh politik tidak hanya dibentuk melalui kerja-kerja politik konvensional, tetapi juga melalui produksi konten, pencitraan, dan pembentukan persepsi publik di ruang digital.
Fenomena tersebut menjadi sorotan Yusuf Blegur dalam tulisannya berjudul “Cermin Retak Pemimpin Pesolek: Menggugat Ilusi KDM”. Tulisan tersebut merupakan bagian pertama dari rangkaian kritik dan refleksi terhadap sosok Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).
Yusuf mengawali tulisannya dengan menyoroti perubahan lanskap informasi di era digital. Menurut dia, keberadaan citizen journalism dengan slogan “no viral no justice” memberikan ruang yang semakin besar kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi sekaligus mengawasi berbagai persoalan publik.
Namun, menurut Yusuf, perkembangan tersebut juga memiliki sisi lain. Media sosial dapat digunakan untuk membentuk persepsi tertentu sehingga seseorang dapat dipandang baik atau buruk berdasarkan konstruksi informasi yang beredar.
Baca Juga: Proyek WtE Kembali Diluncurkan, Publik Minta Bukti Bukan Seremoni Baru
“Dunia maya juga kerap dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa sosial membuat orang baik jadi jahat dan sebaliknya orang jahat menjadi orang baik, setidaknya dalam kesan atau pencitraan,” tulis Yusuf.
Mempertanyakan Popularitas KDM
Yusuf kemudian menyoroti tingginya elektabilitas Dedi Mulyadi dalam sejumlah survei politik yang disebutnya dilakukan SMRC dan Indikator Politik Indonesia.
Ia mempertanyakan faktor yang menurutnya berada di balik tingginya popularitas politik KDM. Yusuf menduga kekuatan media sosial tidak berdiri sendiri dalam membentuk persepsi dan popularitas seorang kandidat.
“Namun rasanya, hasilnya tak sekadar karena popularitas kiprahnya di media sosial. Ada kekuatan uang yang memainkannya, ada kekuasaan besar di balik rekayasa pembangunan opini itu,” tulisnya.
Meski demikian, tudingan mengenai adanya kekuatan uang maupun kekuasaan yang disebut Yusuf tersebut merupakan pandangan dan dugaan penulis yang masih memerlukan pembuktian berbasis data.
Yusuf juga mengaitkan fenomena tersebut dengan pengaruh oligarki dalam kehidupan politik nasional. Ia berpandangan bahwa kekuatan pemilik modal besar dapat memiliki pengaruh terhadap berbagai proses politik dan kebijakan publik.
Dalam konteks itu, Yusuf mempertanyakan bagaimana Dedi Mulyadi dapat memperoleh tingkat popularitas politik yang sangat tinggi dibandingkan sejumlah tokoh nasional lainnya.
Kritik terhadap Gaya Kepemimpinan
Kritik Yusuf tidak berhenti pada persoalan elektabilitas. Ia juga mempertanyakan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat.
Menurut Yusuf, aktivitas KDM di media sosial terlalu dominan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara popularitas digital dan pelaksanaan fungsi pemerintahan.
Ia menilai seorang kepala daerah semestinya lebih banyak menunjukkan kapasitas dalam mengelola birokrasi, merumuskan kebijakan publik, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif.
Dalam tulisannya, Yusuf bahkan menggunakan sejumlah metafora tajam untuk menggambarkan kritiknya terhadap gaya komunikasi politik KDM. Salah satunya dengan menyamakan penampilan politik tersebut dengan pertunjukan hiburan yang dinilai hanya memberikan kesenangan sesaat kepada masyarakat.
Namun, penggunaan metafora tersebut merupakan gaya argumentasi penulis dan bukan kesimpulan jurnalistik mengenai kinerja Dedi Mulyadi.
Meminta Publik Menguji Rekam Jejak
Lebih jauh, Yusuf mengajak masyarakat untuk melihat Dedi Mulyadi secara lebih menyeluruh, tidak semata-mata berdasarkan konten yang beredar di media sosial.
Menurut dia, publik perlu mengetahui latar belakang, rekam jejak politik, kehidupan sosial, serta berbagai keputusan dan kebijakan yang pernah diambil KDM.
“Rakyat perlu menelisik lebih jauh apakah KDM merupakan pemimpin substansi atau ilusi,” tulis Yusuf.
Ia juga mempertanyakan sejumlah aspek yang menurutnya penting untuk diuji, antara lain integritas, akuntabilitas, kepemimpinan, serta rekam jejak Dedi Mulyadi dalam menjalankan pemerintahan.
Yusuf bahkan mengajukan pertanyaan mengenai apakah KDM memiliki keterkaitan dengan kepentingan oligarki dan apakah terdapat persoalan hukum atau integritas yang perlu diketahui publik.
Namun, berbagai pertanyaan tersebut dalam tulisan Yusuf masih ditempatkan sebagai isu yang hendak dikaji dan belum disertai bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Rakyat yang Menentukan
Pada akhirnya, Yusuf menyerahkan penilaian mengenai sosok Dedi Mulyadi kepada masyarakat.
Menurutnya, publik memiliki hak untuk menentukan apakah popularitas KDM merupakan representasi dari keberhasilan kepemimpinan atau lebih banyak terbentuk melalui kekuatan pencitraan di media sosial.
“Soal penilaian dan kesimpulan, biarlah rakyat yang menilai dan mengambil segala konsekuensinya terutama terkait dukungan atau penolakan terhadap KDM dalam perannya sebagai pejabat dan karier politiknya mendatang,” tulis Yusuf.
Ia menegaskan, kritik tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menguji apakah Dedi Mulyadi merupakan pemimpin yang memiliki integritas dan akuntabilitas atau justru lebih menonjol sebagai figur yang kuat dalam membangun popularitas digital.
Tulisan “Cermin Retak Pemimpin Pesolek: Menggugat Ilusi KDM” merupakan bagian pertama dari rangkaian tulisan Yusuf Blegur. Ia menyatakan pembahasan mengenai sosok Dedi Mulyadi akan dilanjutkan pada bagian berikutnya. (MU01)
