MonitorUpdate.com — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Perempuan Paramadina untuk menyoroti persoalan kesetaraan perempuan di ruang publik. Meski partisipasi perempuan di berbagai bidang terus berkembang, keterwakilan mereka pada posisi strategis dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar Universitas Paramadina, Jumat (14/8/2026).
Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, mengatakan salah satu ukuran kemerdekaan perempuan dapat dilihat dari sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan untuk mengambil peran strategis di ruang publik.
“Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik,” kata Iin.
Menurut dia, perempuan saat ini tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik. Perempuan juga menjadi penggerak UMKM sekaligus berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga.
Baca Juga: Paramadina Masuk 10 Kampus Paling Berpengaruh dalam Kebijakan Publik, Ini Daftar Lengkapnya
Namun, Iin mengingatkan bahwa keterlibatan perempuan masih dihadapkan pada ketimpangan gender, hambatan kultural, serta akses yang belum merata.
Banyak di Kampus, Minim di Posisi Strategis
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, bahkan mempertanyakan apakah ruang publik bagi perempuan Indonesia benar-benar telah merdeka.
Ia melihat adanya paradoks dalam partisipasi perempuan. Jumlah perempuan di lingkungan pendidikan tinggi cukup besar, tetapi proporsinya menyusut ketika memasuki ruang publik dan posisi pengambilan keputusan.
“Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” ujar Rini.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan perempuan bukan semata mengenai akses terhadap pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan perempuan memiliki jalur yang setara untuk masuk dan bertahan dalam ruang-ruang strategis.
Dr. Prima Naomi menambahkan, kesenjangan gender di Indonesia masih terlihat terutama dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.
Menurutnya, meningkatnya partisipasi perempuan harus dibarengi dengan kesempatan yang lebih besar untuk menduduki posisi strategis.
Keterwakilan Perempuan dan Kualitas Demokrasi
Persoalan kesetaraan juga berkaitan erat dengan kualitas demokrasi. Tia Rahmania, M.Psi., menilai keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting demokrasi yang sehat.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat,” kata Tia.
Ia menilai keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diperlukan agar pengalaman, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi perempuan dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan publik.
Sementara itu, dari perspektif psikologi, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan bahwa kemerdekaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan eksternal.
Menurutnya, kepercayaan diri, harga diri, dukungan keluarga, dan kesejahteraan psikologis juga menjadi modal penting agar perempuan mampu mengambil peran secara optimal di ruang publik.
Diplomasi hingga Industri Masa Depan
Persoalan kesetaraan perempuan juga dibahas dalam konteks diplomasi. Dr. Peni Hanggarini menyoroti masih terbatasnya perempuan pada posisi strategis dalam bidang tersebut.
Padahal, sejarah mencatat kontribusi perempuan Indonesia dalam diplomasi sejak masa pascakemerdekaan. Nama seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad, dan Supeni Pujobuntoro menjadi bagian dari sejarah keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
Namun, menurut Peni, keterwakilan perempuan dalam institusi diplomasi belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan, terutama pada level kepemimpinan.
Sementara itu, Hendriana Werdaningsih, Ph.D., melihat kreativitas, teknologi, dan kolaborasi komunitas sebagai bagian dari karakter industri masa depan yang dapat menjadi ruang baru bagi perempuan.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufacture masa depan yang lebih manusiawi,” ujar Hendriana.
Diskusi Perempuan Paramadina tersebut pada akhirnya memperluas makna kemerdekaan. Kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kemampuan setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam berpartisipasi, memimpin, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Dalam konteks HUT ke-81 RI, isu tersebut menjadi pengingat bahwa capaian kemerdekaan belum sepenuhnya dapat diukur hanya dari kebebasan formal. Kesetaraan akses dan kesempatan di ruang publik juga menjadi bagian penting dari pekerjaan rumah Indonesia menuju masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan. (MU01)
