MonitorUpdate.com — Komunikasi publik menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya menyampaikan program dan keberhasilan, tetapi juga perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang transparan, empatik, dan terbuka terhadap kritik.
Catatan tersebut mengemuka dalam webinar Universitas Paramadina bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”, Sabtu (17/10/2026). Forum yang melibatkan perwakilan pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, dan masyarakat sipil itu membahas efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah di tengah dinamika era digital.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti tantangan pemerintah dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan publik. Ia juga mempertanyakan konsistensi perencanaan komunikasi pemerintah, termasuk dinamika pergantian pimpinan dan perubahan nomenklatur Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI). “PR-nya adalah sejauh mana komunikasi publik pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif,” ujar Arya.
Sementara itu, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah. Selain memastikan pesan Presiden dan program pemerintah tersampaikan hingga lapisan masyarakat terbawah, Bakom RI juga perlu menghimpun aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi, menilai besarnya perhatian terhadap komunikasi pemerintah perlu diimbangi dengan penguatan fondasi kelembagaan dan pendekatan yang lebih manusiawi. “Komunikator yang hebat adalah orang yang jago mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” tegas Prabu.
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, mengingatkan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif, terutama dengan melibatkan masyarakat sipil dan kelompok rentan. Menurutnya, kritik tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan masukan untuk perbaikan. “Komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan,” ujarnya.
Pengamat Komunikasi Publik dan Politik Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menambahkan bahwa persuasi dalam komunikasi pemerintahan harus disertai kebenaran dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan membangun opini publik, menurutnya, tidak cukup diukur dari kemampuan meyakinkan masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi dilakukan secara bertanggung jawab.
Webinar yang merupakan bagian dari Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan alumni, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Forum ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sekaligus memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dalam proses pengambilan kebijakan.
(MU01)
