MonitorUpdate.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi sorotan nasional. Setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka, kini muncul desakan agar penyidik mengungkap siapa pemberi perintah, apa motif penyadapan, hingga kemungkinan adanya aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Perkembangan terbaru, Bareskrim Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk enam orang saksi. Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan permohonan tersebut telah diterima dan masih dalam tahap penelaahan. Identitas para saksi belum dapat disampaikan kepada publik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk menangani perkara tersebut. Pemerintah, kata Yusril, mempercayakan sepenuhnya proses penyelidikan dan penyidikan kepada Bareskrim Polri agar berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga: Istana Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah Makar, Pernyataan Yusril Justru Berbeda
Yusril juga mengungkapkan bahwa penyidik tengah mendalami kemungkinan keterkaitan perkara penyadapan dengan tindak pidana makar. Menurutnya, intersepsi terhadap kepala negara bukan persoalan biasa sehingga perlu ditelusuri apakah terdapat motif lain di balik tindakan tersebut. Namun, penentuan unsur pidana tetap harus didasarkan pada bukti dan proses hukum.
Pandangan serupa mengenai pentingnya mengungkap motif disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. Ia mengingatkan bahwa dugaan makar tidak boleh disimpulkan hanya dari adanya penyadapan. Motif dan tujuan perbuatan harus dibuktikan melalui proses peradilan. Apabila terdapat tujuan untuk membunuh Presiden atau melumpuhkan pemerintahan, unsur makar perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada tindakan makar. Pernyataan itu menambah dimensi serius dalam perkara yang kini ditangani Bareskrim. Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan persidangan.
Dari kalangan politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menyinggung isu penyadapan. Dalam kegiatan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Sekolah Partai PDIP, Senin (9/11), Megawati mengaku kerap ditanya mengenai persoalan tersebut. Ia bahkan menyebut dirinya tidak menggunakan telepon seluler. Megawati juga menyinggung bahwa pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sebelumnya telah pernah ia sampaikan dengan alasan aturan, bukan karena kebencian pribadi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut. Bahlil mengaku justru menjadi pihak yang diduga ikut disadap. Ia juga menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Bahlil menegaskan dukungannya agar aparat mengusut tuntas kasus ini.
Di parlemen, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pihaknya ingin memperoleh penjelasan mengenai siapa pemberi perintah, motif penyadapan, serta kemungkinan adanya aktor intelektual. DPR berharap pengusutan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi mampu membuka keseluruhan konstruksi perkara.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sedangkan Slamet Uliandi tidak ditahan karena alasan kesehatan. Mereka disangkakan dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Publik tidak hanya menunggu siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana sistem penyadapan dapat diduga digunakan di luar prosedur hukum. Rapat Komisi III DPR bersama Kapolri pada 12 November mendatang akan menjadi salah satu momentum penting untuk menguji sejauh mana pengusutan perkara ini berjalan terbuka dan menyeluruh. (MU01)
