MonitorUpdate.com – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian politik nasional. Namun, di tengah informasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani justru mengaku belum mendengar maupun melihat dokumen resmi tersebut.
Pernyataan Muzani menjadi penting untuk meluruskan status pengunduran diri Gibran yang berkembang sejak Rabu (11/11/2026). Kepada wartawan di Jakarta, Muzani menegaskan, “Saya belum dengar, saya belum lihat.” Ia juga menyatakan MPR belum dapat mengambil keputusan apa pun terkait kabar tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ketika dikonfirmasi wartawan, Budi Arie menjawab singkat, “Betul.” Namun, pernyataan tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai proses administrasi pengunduran diri maupun penerimaan surat oleh MPR.
Baca Juga : 120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Delapan Fraksi Bersatu, Jalan Pemakzulan Mulai Bergulir?
Kabar tersebut juga berkaitan dengan pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika hukum terkait dokumen pendidikannya.
Meski demikian, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Gibran menyebut akan menyiapkan dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Di tengah polemik tersebut, DPR RI juga menghadapi perkembangan politik yang tidak kalah serius. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu dijadwalkan dibawa dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), sebagai bagian dari proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan.
Berdasarkan data yang diberitakan ANTARA, dukungan HMP terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 NasDem, 18 PKB, 18 Demokrat, 14 PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, dan satu PAN. Jumlah tersebut menunjukkan dukungan lintas fraksi terhadap penggunaan hak konstitusional DPR, meskipun prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden berbeda dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Karena itu, kepastian mengenai surat pengunduran diri, penerimaan oleh MPR, serta tindak lanjut lembaga negara menjadi faktor penting dalam menentukan status jabatan Gibran. Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Gibran, Presiden Prabowo, DPR, dan MPR agar kabar yang berkembang tidak berhenti pada spekulasi politik, melainkan didasarkan pada fakta dan prosedur konstitusional. (MU01)
