MonitorUpdate.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Langkah ini menjadi babak baru dinamika politik nasional di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan dan menguatnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh anggota DPR.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Mengenakan jas hitam dan dasi merah, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut langsung menuju ruang pimpinan MPR. Penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan sekitar 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat pengunduran diri telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah berikutnya. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Baca Juga: Gibran Dikabarkan Mundur, Ketua MPR Belum Terima Surat: DPR Siapkan Pembahasan HMP 120 Anggota
Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran lebih dahulu menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah dinamika politik yang berkembang. Namun, ia membantah kabar bahwa Prabowo menolak permintaan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada wakilnya.
Polemik ini tidak terlepas dari persoalan dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut menjadi perhatian karena membuka ruang bagi proses politik yang dapat berujung pada pemakzulan apabila seluruh tahapan konstitusional terpenuhi.
Di sisi lain, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme hukum tata negara yang berbeda. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut tidak dilakukan melalui pemilihan umum langsung, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Laporan Reuters dan Associated Press juga menyoroti pengunduran diri Gibran sebagai perkembangan politik besar di Indonesia. Kedua media internasional tersebut mengaitkannya dengan kontroversi persyaratan pendidikan, tekanan dari parlemen, serta dinamika hubungan politik di lingkaran pemerintahan. Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri tidak boleh disamakan begitu saja dengan seluruh proses administrasi dan konstitusional yang telah selesai.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan MPR dan Presiden Prabowo. Selain menentukan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, pemerintah dan parlemen juga dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai status hukum pengunduran diri tersebut serta nasib usulan HMP 120 anggota DPR. Perkembangan ini menjadi ujian penting bagi konsistensi konstitusi, kepastian hukum, dan stabilitas pemerintahan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap polemik kepemimpinan nasional. (MU01)
