MonitorUpdate.com – Irjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, setelah mengikuti jalannya persidangan etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Choirul Anam, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf meskipun tetap mengajukan banding atas putusan majelis etik.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan.
Anam menjelaskan, persidangan berlangsung cukup panjang dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Seluruh pihak, termasuk terduga pelanggar, diberikan kesempatan menyampaikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, menguraikan peristiwa, hingga menghadirkan saksi yang meringankan.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Memanas, Eks Kapolri Listyo Sigit Terseret!
Ia menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai ketentuan. Kompolnas juga menilai proses pemeriksaan tersebut memiliki kredibilitas karena memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pembelaan.
Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Dalam persidangan tersebut, Eko juga menghadirkan sembilan saksi, termasuk seorang saksi yang meringankan. Majelis menyatakan Eko terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk kepentingan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas putusan tersebut, Eko menyatakan mengajukan banding. Dengan demikian, proses hukum etik masih berlanjut melalui mekanisme komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, aktivis, jurnalis, dan elemen masyarakat lainnya. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Putusan terhadap Eko Hadi sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi dan akuntabilitas institusi kepolisian. Publik kini menanti tindak lanjut proses banding serta pengungkapan perkara pidana secara transparan agar penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi etik semata.
(MU01)


