MonitorUpdate.com – Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad semakin menguat dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, di tengah derasnya dukungan dari sejumlah partai politik dan berbagai elemen masyarakat, Dasco justru menegaskan pentingnya menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon pengganti orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Dasco seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia mengingatkan bahwa mekanisme pengusulan calon wakil presiden telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak sepatutnya didahului oleh berbagai desakan politik.

“Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang,” ujar Dasco.

Baca Juga: Bursa Pengganti Gibran Memanas, Golkar Beberkan 8 Nama Cawapres: Ada Dasco, Sugiono hingga Puan

Menurut Dasco, calon wakil presiden yang akan diproses Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan nama yang nantinya diusulkan Presiden. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusional dan memberikan ruang kepada Prabowo untuk mengambil keputusan.

Di sisi lain, dukungan terhadap Dasco terus bermunculan. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari berbagai wilayah, mulai Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Jawa Timur, Bali hingga Sulawesi Utara, menyuarakan dukungan agar Dasco menjadi pengganti Gibran.

Dukungan serupa juga datang dari sejumlah partai politik, termasuk NasDem dan PKB. Bahkan, kalangan akademisi, mahasiswa, serta organisasi buruh turut mendorong nama Dasco masuk dalam bursa calon wakil presiden. Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, misalnya, menilai Dasco memiliki pengalaman komunikasi dan respons terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Selain Dasco, sejumlah nama lain yang turut diperbincangkan adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengungkapkan bahwa sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden yang semula dijadwalkan 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026. Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Kini, dinamika pengisian kursi wakil presiden memasuki fase penting. Meski dukungan politik terhadap sejumlah nama terus menguat, keputusan pengusulan tetap berada di tangan Presiden Prabowo, sedangkan pemilihan dan penetapannya menjadi kewenangan MPR sesuai mekanisme konstitusi. (MU01)