MonitorUpdate.com — Tekanan ekonomi yang datang bersamaan dari kenaikan suku bunga acuan dan lonjakan harga BBM nonsubsidi memunculkan perdebatan baru soal arah belanja negara. Di tengah kondisi itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai pemerintah perlu mengevaluasi prioritas fiskal—terutama alokasi anggaran besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ekonomi pemerintah dan otoritas moneter yang diterapkan hampir bersamaan pekan ini diperkirakan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas usaha.
Setelah Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen, pemerintah juga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai Rabu (10/6). Harga Pertamax (RON 92) tercatat naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Baca Juga : MBG Jadi Sorotan: Pengamat dan Kelompok Sipil Dorong Evaluasi Tata Kelola hingga Transparansi Anggaran
Kombinasi dua kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperberat biaya konsumsi rumah tangga sekaligus biaya produksi sektor usaha.
Menanggapi situasi tersebut, pengamat ekonomi UNS Surakarta, Lukman Hakim, mengatakan tekanan ekonomi saat ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan kenaikan harga komoditas dunia.
“Situasinya tidak hanya Indonesia yang mengalami. Dunia juga sedang menghadapi tekanan karena konflik dan kenaikan harga,” kata Lukman.
Namun demikian, menurut dia, kondisi tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki ruang kebijakan.
Lukman menilai salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperketat efisiensi fiskal dan meninjau ulang struktur belanja negara agar lebih adaptif terhadap perlambatan ekonomi.
Dalam pandangannya, salah satu pos yang layak dievaluasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang selama ini menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyoroti besarnya alokasi anggaran MBG yang menurutnya perlu dikaji dari sisi ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan dana publik.
Lukman berpendapat apabila tujuan utama program adalah menekan angka stunting, maka kelompok penerima seharusnya lebih terfokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang mengalami kerentanan gizi.
Menurutnya, perluasan cakupan penerima berpotensi membuat kebutuhan anggaran membengkak dan mempersempit ruang fiskal untuk sektor lain yang dinilai sama pentingnya.
“Kalau orientasinya penanganan stunting, maka intervensinya perlu lebih terarah agar manfaat dan efisiensinya lebih terukur,” ujarnya.
Dalam argumentasinya, Lukman juga membandingkan arah penggunaan anggaran besar pada pemerintahan sebelumnya.
Ia menyinggung bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belanja negara dalam skala besar pernah digunakan untuk subsidi energi. Sementara pada masa Presiden Joko Widodo, anggaran besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Karena itu, ia mempertanyakan apakah ruang fiskal saat ini sudah dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurut Lukman, pemerintah juga perlu memperkuat stimulus bagi sektor produktif, termasuk industri manufaktur dan penguatan korporasi nasional, terutama ketika sejumlah sektor menghadapi perlambatan dan tekanan lapangan kerja.
Ia mencontohkan sektor tekstil yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan penurunan aktivitas produksi di sejumlah daerah.
Di sisi lain, perdebatan mengenai MBG sendiri masih terus berlangsung. Pemerintah sebelumnya menyatakan program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menjadi investasi jangka panjang di bidang kesehatan dan pendidikan.
Namun di tengah tekanan fiskal, kenaikan biaya energi, serta perlambatan ekonomi global, efektivitas dan prioritas belanja negara diperkirakan akan menjadi salah satu isu ekonomi yang terus mendapat sorotan publik dalam beberapa waktu ke depan. (MU01)
