MonitorUpdate.com — Buku berjudul Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi sorotan publik. Polemik muncul setelah sejumlah tokoh yang namanya tercantum sebagai penulis dalam daftar isi justru menyatakan tidak pernah mengirimkan tulisan untuk buku tersebut.

Setidaknya tiga nama yang kini menjadi perhatian adalah Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, KH Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar, serta mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Buku tersebut sebelumnya diluncurkan dalam rangkaian Rakornas dan BAZNAS Awards 2025 di Jakarta. Dalam informasi resmi BAZNAS, buku Islam Ala Prabowo Subianto disebut sebagai salah satu buku yang diluncurkan dan diinisiasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.

Nama TGB Tercantum sebagai Penulis
Dalam daftar isi yang beredar, nama TGB Muhammad Zainul Majdi tercantum sebagai penulis tulisan berjudul “Visi Keislaman Prabowo Subianto: Moderasi, Keadilan dan Pembaharuan Dialektika Keagamaan.”

Tulisan tersebut tercantum pada bagian yang membahas spiritualitas dan visi keislaman Prabowo. Namun, TGB memberikan bantahan singkat ketika ditanya mengenai keterlibatannya.

Baca Juga: Dosen IIQ Jakarta Soroti Buku “Islam Ala Prabowo”: Bukan Suara Langsung Presiden

“Saya tidak pernah kirim tulisan,” kata TGB sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Pernyataan tersebut kemudian memicu pertanyaan publik mengenai bagaimana nama TGB bisa tercantum sebagai penulis apabila yang bersangkutan mengaku tidak pernah mengirimkan naskah.

Gus Kautsar Juga Pertanyakan Pencantuman Namanya
Nama lain yang tercantum adalah KH Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar. Dalam daftar isi, Gus Kautsar dikaitkan dengan tulisan “Dukungan Pesantren untuk Presiden Prabowo.”

Namun, pihak keluarga Gus Kautsar menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menulis materi tersebut maupun memberikan izin pencantuman namanya.

Pihak keluarga bahkan mempertanyakan bagaimana nama Gus Kautsar dapat tercantum sebagai penulis tanpa adanya konfirmasi atau izin terlebih dahulu.

Said Aqil Siroj Ikut Membantah
Polemik semakin berkembang setelah nama KH Said Aqil Siroj juga dipersoalkan. Dalam daftar isi buku, Said Aqil tercantum sebagai penulis tulisan berjudul “Berislam Nusantara Ala Prabowo Subianto.” Namun, sekretaris pribadi Said Aqil, M. Sofwan Erce, menyatakan bahwa Said Aqil tidak terlibat dalam penyusunan buku tersebut.

Pihak Said Aqil disebut tidak pernah menulis maupun memberikan naskah untuk buku tersebut. Bahkan muncul permintaan agar pencantuman nama tersebut diklarifikasi dan diperbaiki.

Tidak Semua Tokoh Membantah
Meski demikian, polemik ini tidak berarti seluruh nama yang tercantum dalam buku membantah keterlibatan mereka.

Sejumlah sumber menyebut terdapat tokoh yang memang memberikan kontribusi tulisan. Karena itu, persoalan utama yang berkembang saat ini adalah mekanisme editorial dan konfirmasi terhadap masing-masing kontributor, khususnya terhadap nama-nama yang menyatakan tidak pernah memberikan tulisan.

Dengan demikian, perlu ada penjelasan dari penyusun maupun penerbit mengenai proses pengumpulan naskah, penyuntingan, persetujuan penggunaan nama, hingga pencantuman judul tulisan dalam daftar isi.

BAZNAS: Dana ZIS Tidak Digunakan
Di tengah polemik tersebut, BAZNAS RI memberikan klarifikasi mengenai keterlibatannya.

Melalui keterangan resmi pada 7 September 2026, BAZNAS menegaskan bahwa tidak ada dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang digunakan untuk pembuatan maupun penerbitan buku Islam Ala Prabowo.

BAZNAS menjelaskan keterlibatannya dalam peluncuran buku tersebut pada 2025 berada dalam konteks hubungan kelembagaan dan literasi dakwah keagamaan.

Klarifikasi tersebut penting karena sebelumnya muncul pertanyaan publik mengenai hubungan BAZNAS dengan penerbitan buku yang diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Rakornas BAZNAS 2025.

Publik Menunggu Klarifikasi Penyusun dan Penerbit
Buku Islam Ala Prabowo pada dasarnya membahas sosok Presiden Prabowo Subianto dari perspektif Islam, kepemimpinan, spiritualitas, nasionalisme, kesejahteraan, hingga hubungan dengan pesantren.

Namun, setelah muncul bantahan dari sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam daftar isi, perhatian publik kini bergeser dari substansi buku kepada persoalan akurasi atribusi kepenulisan.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah bagaimana proses editorial buku tersebut dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap nama yang dicantumkan sebagai penulis memang telah memberikan persetujuan.

Hingga berita ini disusun, polemik tersebut masih menunggu penjelasan komprehensif dari pihak penyusun dan penerbit buku. (MU01)