MonitorUpdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Pengesahan regulasi ini menjadi babak baru upaya negara memburu dan memulihkan aset hasil kejahatan, sekaligus membuka tantangan besar terkait transparansi, pengawasan, dan perlindungan hak warga negara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah laporan hasil pembahasan disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, persetujuan diberikan dalam forum paripurna. Legislasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset negara maupun korban tindak pidana.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yaitu mekanisme perampasan aset yang dimungkinkan tanpa harus menunggu atau didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap melalui proses hukum yang ditentukan. Skema ini dinilai berpotensi memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan yang menyembunyikan, memindahkan, atau mengaburkan asal-usul kekayaannya. Namun, penerapannya membutuhkan standar pembuktian yang jelas, akses terhadap proses peradilan, serta perlindungan bagi pemilik aset yang tidak terlibat tindak pidana.
Baca Juga : RUU Perampasan Aset Kembali Menggantung, DPR Prioritaskan Selesaikan RUU KUHAP
Di sinilah tantangan implementasi menjadi krusial. Perampasan aset tidak boleh hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa kewenangan penyidik, jaksa, dan pengadilan tidak tumpang tindih. Proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga penetapan perampasan harus memiliki batas kewenangan, parameter yang terukur, dan mekanisme pengawasan yang dapat diuji secara hukum.
Persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends dalam pembahasan RUU. Ia menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang tegas antara penyidik, jaksa pengacara negara, dan pengadilan, serta mekanisme check and balance agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan. Mercy juga menyoroti risiko kerugian terhadap pemilik aset maupun pihak ketiga yang beritikad baik apabila pemblokiran atau penyitaan dilakukan tanpa mekanisme perlindungan dan batas waktu yang jelas.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan pernah mengingatkan pentingnya akurasi penentuan nilai aset dan kerugian negara dalam proses hukum. Menurut catatan pembahasan, perbedaan nilai yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang akhirnya terbukti di persidangan perlu menjadi perhatian. Evaluasi berkala terhadap implementasi undang-undang juga diperlukan agar regulasi tidak berhenti sebagai produk legislasi, melainkan mampu menjawab persoalan penegakan hukum secara nyata.
Tantangan lainnya berada pada pengelolaan aset yang telah dirampas. Negara harus memastikan aset tidak mengalami penurunan nilai, tidak disalahgunakan, serta dikelola secara profesional dan transparan. Publik membutuhkan mekanisme pelaporan yang dapat diakses, pengawasan independen, dan pertanggungjawaban yang jelas atas aset yang disita, dirampas, dilelang, dimanfaatkan, maupun dikembalikan kepada korban atau negara.
Pengesahan UU Perampasan Aset pada akhirnya bukan sekadar kemenangan legislasi, melainkan ujian terhadap komitmen negara dalam membangun penegakan hukum yang berkeadilan. Keberhasilan regulasi ini akan ditentukan oleh keberanian memburu aset hasil kejahatan tanpa tebang pilih, sekaligus menjaga agar kewenangan negara tidak berubah menjadi instrumen yang merugikan warga negara yang tidak bersalah. Publik kini menunggu bagaimana undang-undang tersebut diterapkan secara transparan, profesional, akuntabel, dan konsisten. (MU01)


