MonitorUpdate.com – Sengkarut pengelolaan Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kembali mendapat sorotan. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Tangsel meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tidak hanya fokus membangun fisik pasar, tetapi juga memastikan bangunan yang telah menggunakan anggaran daerah tersebut benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan APPSI saat melakukan audiensi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangsel, Rabu (23/9/2026).
Ketua APPSI Kota Tangsel, Elsye Martinely, mengatakan persoalan Pasar Ciputat tidak cukup diselesaikan dengan pembangunan fisik. Menurutnya, pemerintah harus memiliki inovasi sekaligus tanggung jawab dalam mengelola dan menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar tersebut.
Ia bahkan meminta Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Tangsel turun langsung melihat kondisi Pasar Ciputat saat ini, termasuk keberadaan ratusan kios yang masih kosong.
“Coba Pak Wali atau Wakil Wali Kota tengok langsung kondisi Pasar Ciputat sekarang. Lihat ada ratusan kios yang kosong, bagaimana solusinya. Itu kan dibangun miliaran pakai uang APBD. Tentu harus ada pertanggungjawabannya,” kata Elsye kepada MonitorUpdate.com secara eksklusif seusai audiensi dengan Disperindag Tangsel.
Baca Juga : Belasan Miliar APBD Tangsel untuk Pasar Ciputat, Praktisi Pasar: “Seperti Mengubur Duit”
Menurut Elsye, Pemkot Tangsel harus menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan Pasar Ciputat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. APPSI, kata dia, siap terlibat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami dari jajaran pengurus APPSI Kota Tangsel tentu siap untuk bersinergi bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan yang ada di Pasar Ciputat,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, jajaran APPSI juga menyampaikan sejumlah kritik dan masukan kepada Disperindag Tangsel. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan tingkat keterisian kios dan los, tetapi juga menyentuh pemanfaatan lantai dua, fasilitas parkir hingga langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Ciputat.
Persoalan koordinasi antarinstansi juga menjadi perhatian APPSI. Pengurus APPSI bidang hukum dan advokasi, Puji Iman Jarkasi, meminta pemerintah memperkuat koordinasi antara penegak peraturan daerah, kecamatan, dan Disperindag.
Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh saling lempar antarinstansi karena pada akhirnya masyarakat dan pedagang yang dirugikan.
“Harus ada sinkronisasi antara penegak perda, camat dan Indag. Jangan lempar-lemparan. Pemda tidak boleh takut sama preman,” tegas Puji.
Menanggapi berbagai kritik dan masukan tersebut, Kepala Disperindag Kota Tangsel, Mochammad Hardi yang didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perdagangan, serta Kepala UPT Pasar saat menerima audiensi APPSI, mengaku sangat mengapresiasi langkah APPSI Tangsel yang turut memberikan perhatian besar terhadap kondisi Pasar Ciputat.
Menurut Hardi, pertemuan tersebut menjadi awal yang baik untuk membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi pedagang. Ia mengakui sejumlah masukan yang disampaikan APPSI berasal dari kondisi nyata di lapangan.
“Ini pertemuan yang baik, awalan yang baik. Ke depan kita bisa sinergikan lebih baik lagi karena banyak masukan yang sifatnya lebih realita. Kita akan coba lakukan perbaikan dan turun ke lapangan,” kata Hardi.
Hardi juga menyebut APPSI dapat menjadi salah satu sumber informasi dari luar birokrasi bagi Disperindag. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memperoleh informasi mengenai kondisi pasar dari jajaran internal.
“Saya kan butuh mata dari luar. APPSI salah satunya untuk menjadi masukan dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.(MU02)
