MonitorUpdate.com – Pemerintah mulai mematangkan kebijakan pendidikan negeri gratis setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri menyusun skema dan kebutuhan anggaran. Program tersebut kini ditegaskan dimulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga pendidikan menengah, sementara pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri masih dalam tahap perhitungan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah diminta memperkuat layanan pendidikan gratis sejak pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Abdul Mu’ti seusai rapat terbatas.
BOS Diperluas, PIP Jadi Instrumen Bantuan
Menurut Mu’ti, mulai tahun ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada peserta didik di TK dan SD. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional satuan pendidikan, termasuk perbaikan ringan, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembayaran guru non-ASN sesuai ketentuan.
Untuk guru PNS dan PPPK, pemerintah pusat tetap menanggung pembayaran gaji. Sementara guru non-ASN di sekolah negeri dapat memperoleh pembayaran melalui komponen dana BOS.
Pemerintah juga menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memperluas bantuan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dalam keterangan ANTARA, Mu’ti menyebut TK yang sebelumnya belum memperoleh PIP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun mulai 2027.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan agenda Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Pemerintah sebelumnya telah menempatkan Wajar 13 Tahun sebagai salah satu program prioritas nasional.
Bukan Sekadar Gratis, Anggaran Jadi Ujian Berikutnya
Presiden Prabowo tidak hanya meminta pendidikan negeri digratiskan, tetapi juga menginstruksikan pemerintah menyiapkan kebutuhan anggarannya. Artinya, tantangan berikutnya bukan lagi sebatas menetapkan kebijakan, melainkan memastikan ruang fiskal negara mampu menopang program tersebut secara berkelanjutan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut kebijakan pendidikan gratis akan mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia. Pemerintah juga tengah mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah, termasuk UKT dan uang pangkal.
Untuk pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih menghitung berbagai skenario pembiayaan. Perhitungan antara lain menyangkut UKT, jalur mandiri, subsidi silang, serta ruang fiskal yang tersedia dalam APBN.
Pemerintah menargetkan simulasi dan tahapan kebijakan pendidikan tinggi gratis dapat dimatangkan dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara pendidikan negeri yang memperoleh pembiayaan negara dengan implementasi penuh konsep “gratis” yang sedang diperluas pemerintah. Tantangan kebijakan akan berada pada kecukupan anggaran, pemerataan kualitas layanan, pengawasan penggunaan BOS dan PIP, serta memastikan tidak muncul beban biaya lain yang justru kembali dibebankan kepada peserta didik.
Jika seluruh skema tersebut berjalan, kebijakan ini akan menjadi salah satu perubahan penting dalam pembiayaan pendidikan nasional. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya pada pengumuman pendidikan gratis, melainkan pada sejauh mana orang tua benar-benar terbebas dari beban biaya pendidikan dan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara merata. (MU01)
