MonitorUpdate.com — Peluang Indonesia menjadi salah satu pusat investasi data center di kawasan Asia Tenggara dinilai sedang berada pada momentum emas. Namun, peluang investasi yang diperkirakan mencapai Rp360 triliun itu berpotensi terganggu apabila kebijakan pemerintah daerah tidak memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor.
Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu yang membuat Indonesia kehilangan momentum besar dalam industri semikonduktor pada era 1980-an.
Menurut Didik, minat investor terhadap pembangunan data center di Indonesia sudah cukup besar. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran investasi antara lain Batam, Jawa Barat, Madura dan Bali, sementara pemerintah telah mematok target investasi data center berbasis kecerdasan buatan (AI) mencapai sekitar Rp360 triliun.
Baca Juga: Potensi Ekonomi Halal Indonesia Capai Rp6.400 Triliun, Tantangan Besarnya Bukan Sekadar Jadi Pasar
Indonesia, lanjut dia, juga memiliki modal awal yang cukup kuat. Saat ini sedikitnya 182 data center telah beroperasi di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Jakarta sebanyak 94 unit dan Batam 16 unit. Kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mulai memiliki ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi infrastruktur digital berskala besar.
Batam bahkan berpeluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru. Nilai rencana investasi data center di kawasan tersebut diperkirakan mencapai US$15–20 miliar, dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt. Pertumbuhan ekonomi Batam yang sekitar 7 persen dinilai semakin memperkuat prospek tersebut.
Namun, Didik menyoroti situasi berbeda di Jawa Barat. Ia menilai penghentian pembangunan data center secara sepihak oleh pemerintah daerah dengan alasan lingkungan, pasokan air dan faktor lainnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
“Jangan sampai kita seperti pelanduk yang terperosok dua kali di lubang yang sama,” demikian inti peringatan Didik dalam rilisnya. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah kehilangan peluang besar ketika industri semikonduktor berkembang pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an.
Pada periode tersebut, sejumlah perusahaan teknologi dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor dan Monsanto disebut sempat membangun basis perakitan chip di Jakarta dan Bandung. Namun, konflik kebijakan terkait otomatisasi produksi pada sekitar 1985 membuat iklim investasi berubah dan sejumlah investor kemudian mengalihkan basis produksinya ke Malaysia.
Didik menilai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dapat membuat investor memilih negara lain yang menawarkan kepastian regulasi, infrastruktur dan kemudahan operasional. Malaysia sendiri kini disebut menguasai sekitar 13 persen pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan dan pengemasan chip.
Karena itu, pemerintah pusat diminta segera mengantisipasi berbagai hambatan yang muncul dari pemerintah daerah. Batam, menurut Didik, memiliki peluang strategis menjadi hub data center kawasan karena Singapura mulai menghadapi keterbatasan lahan dan energi untuk pembangunan fasilitas baru.
Peluang tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan salah satu pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan lebih dari 200 juta pengguna internet. Sejumlah raksasa teknologi juga telah menyatakan komitmen investasi infrastruktur cloud dan AI di Indonesia, sementara kapasitas data center nasional diproyeksikan terus meningkat hingga 2030.
Bagi Indonesia, persoalannya kini bukan sekadar menarik investor, tetapi memastikan investor yang sudah datang tidak pergi karena ketidakpastian kebijakan. Jika peluang data center gagal dimanfaatkan, Indonesia bukan hanya kehilangan investasi, tetapi juga berpotensi kembali menyerahkan posisi strategis teknologi kepada negara tetangga. (MU01)
