MonitorUpdate.com — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengingatkan bahwa krisis ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Dalam pengalaman Indonesia, tekanan ekonomi yang tidak tertangani kerap berkembang menjadi gejolak politik yang berujung pada perubahan besar dalam arah pemerintahan.
Pesan itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik bertema Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang digelar Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut JK, sejarah nasional menunjukkan keterkaitan yang kuat antara stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Ketika daya beli melemah, harga kebutuhan pokok meningkat, dan kepercayaan publik menurun, ruang ketidakpuasan sosial akan semakin terbuka.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Dipertanyakan, Ekonom Soroti Data BPS hingga Risiko Fiskal RI
“Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis politik. Pak Harto juga mengalami situasi serupa saat krisis 1998. Jadi ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan,” kata Jusuf Kalla.
JK menilai salah satu indikator awal yang perlu dicermati untuk membaca potensi tekanan ekonomi adalah pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut dia, nilai mata uang pada akhirnya sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, ketika kepercayaan terhadap rupiah menurun, masyarakat cenderung mengalihkan penyimpanan aset ke mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah nilai tukar dan memperbesar tekanan ekonomi.
“Mata uang itu persoalan kepercayaan. Ketika orang lebih memilih menyimpan dolar dibanding rupiah, maka tekanan terhadap rupiah akan semakin besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, JK juga mengingatkan agar pemerintah dan publik tidak membaca kondisi ekonomi hanya dari indikator konsumsi permukaan seperti ramainya pusat perbelanjaan.
Menurut dia, ukuran kesehatan ekonomi harus dilihat dari aktivitas pasar riil dan kemampuan masyarakat melakukan konsumsi secara nyata.
“Mal ramai belum tentu menunjukkan ekonomi sehat. Orang bisa datang untuk aktivitas lain. Yang harus dilihat adalah daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi riil,” katanya.
Selain pasar riil, JK menyoroti tekanan yang terjadi di pasar modal. Ia menilai pelemahan pasar saham mencerminkan kehati-hatian investor terhadap prospek ekonomi.
Menurutnya, keputusan investasi sangat bergantung pada ekspektasi keuntungan dan kepastian iklim usaha. Ketika faktor kepercayaan melemah, investor cenderung melepas aset dan menahan ekspansi.
“Pasar modal turun karena kepercayaan menurun. Investor masuk karena yakin perusahaan bisa tumbuh dan menghasilkan keuntungan,” ujarnya.
JK juga menghubungkan perlambatan ekonomi dengan meningkatnya persoalan sosial. Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi berpotensi memperbesar angka pengangguran yang kemudian berdampak pada stabilitas sosial.
“Ketika ekonomi sulit dan lapangan kerja terbatas, persoalan sosial akan ikut muncul. Itu sebabnya ekonomi tidak bisa dilihat terpisah dari kondisi masyarakat,” katanya.
Di hadapan kalangan akademisi, JK menekankan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga harus hadir sebagai pusat solusi berbasis riset.
Menurut dia, kampus perlu lebih aktif menghasilkan kajian yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.
“Kampus harus menjadi tempat lahirnya solusi. Penelitian tidak berhenti di ruang akademik, tetapi harus memberi manfaat bagi masyarakat dan negara,” ujarnya.
Pada sektor fiskal, JK mendorong pemerintah mempercepat evaluasi belanja negara yang dinilai tidak produktif.
Ia menilai ruang fiskal perlu dijaga agar pemerintah memiliki kemampuan merespons tekanan ekonomi global dan kebutuhan domestik yang semakin meningkat.
“Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Keputusan fiskal tidak bisa terlalu lama ditunda,” tegasnya.
JK turut mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi Indonesia dalam waktu dekat, mulai dari ancaman El Nino yang dapat menekan produksi pangan, kebutuhan impor yang berpotensi meningkat, hingga tantangan sektor energi dan pembiayaan negara.
Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini dipengaruhi kombinasi tekanan global, beban utang, dan efektivitas manajemen krisis pemerintah.
“Manajemen krisis harus dilakukan dengan pengendalian defisit, pengurangan pengeluaran tidak produktif, dan menjaga ekonomi tetap sehat dalam jangka panjang,” pungkas Jusuf Kalla. (MU01)
