MonitorUpdate.com – Kebijakan penutupan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor dinilai berpotensi menimbulkan krisis pasokan material alam yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan pemerintah. Jika kondisi tersebut berlarut-larut tanpa solusi yang jelas, sejumlah proyek strategis dikhawatirkan mengalami keterlambatan hingga terancam mangkrak.
Pengamat Sosial dan Politik sekaligus Founder dan Ketua Yayasan Visi Nusantara (Vinus) Kabupaten Bogor, Yusfitriadi, mengatakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor sangat bergantung pada ketersediaan material alam seperti pasir, batu, split, dan material tambang lainnya.
Menurutnya, berbagai proyek yang akan berjalan pada tahun 2026, baik yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, membutuhkan pasokan material dalam jumlah besar.
“Dari literasi yang saya dapatkan, pembangunan proyek-proyek tersebut yang akan diimplementasikan di Kabupaten Bogor tahun 2026 membutuhkan minimal 11 ribu ton material alam, seperti pasir, batu, split dan lain-lain,” ujar Yusfitriadi dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi MonitorUpdate, Selasa(16/6/2026).
Baca Juga : Dukung Jalur Tambang Dibuka Lagi, Rudy Susmanto Dituding Abaikan Ancaman Kerusakan Alam
Ia menjelaskan, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah kebijakan penutupan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Bogor yang hingga kini belum dicabut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kebijakan penutupan tambang tentu memiliki tujuan tertentu, terutama berkaitan dengan aspek lingkungan. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap ketersediaan material untuk pembangunan juga harus menjadi perhatian serius. Ketika aktivitas produksi berhenti, maka pasokan material untuk proyek-proyek pembangunan otomatis ikut terganggu,” katanya.
Selain faktor kebijakan daerah, Yusfitriadi juga menyoroti kondisi ekonomi global yang turut memengaruhi sektor pertambangan dan distribusi material. Kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dinilai berdampak langsung terhadap biaya operasional alat berat maupun distribusi material ke lokasi proyek.
“Operasional tambang dan distribusi material sangat bergantung pada BBM. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi ikut naik. Ini menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi,” jelasnya.
Yusfitriadi mengingatkan, apabila tidak segera ditemukan solusi terhadap persoalan pasokan material tersebut, berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor berpotensi mengalami stagnasi.
Oleh karena itu, ia berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera mencari solusi jalan keluar dalam waktu cepat. Sehingga bisa memastikan pasokan dan suplay material alam untuk kebutuhan pembangunan berbagai proyek di Kabupaten Bogor.
“Walaupun kita harus dorong perusahaan yang melakukan operasional di Kabupaten Bogor harus juga diminta komitmentnya untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam pembangunan Kabupaten Bogor pada semua sektor.
Seperti penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Bogor secara signifikan, komitmen menjaga dan memelihara ekologi, sehingga stigma negatif bahwa pelaku usaha tambang merusak ekologis bisa terbantahkan,” ujarnya.
Kalau ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban sosial maupun lingkungan, sambung Yusfitriadi, pemerintah juga harus bertindak tegas. Bahkan jika diperlukan, pencabutan izin harus menjadi opsi.
“Namun bagi perusahaan yang patuh dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, perlu diberikan ruang untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (MU02)
