MonitorUpdate.con – Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia), Zaenal Abidin Riam, mengingatkan bahwa kualitas kebijakan publik akan sangat menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Menurutnya, kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan elite dibanding kepentingan masyarakat berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.
Dalam keterangannya, Senin (3/8/2026), Zaenal mengatakan setiap proses penyusunan kebijakan publik pada dasarnya tidak terlepas dari tarik-menarik berbagai kepentingan. Namun, ia menilai pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kebijakan diperhadapkan pada dua pilihan dilematis, yakni mengabdi kepada kepentingan elit atau mengabdi kepada kepentingan publik,” ujar Zaenal.
Menurutnya, kebijakan yang lahir untuk memenuhi kepentingan kelompok elite berisiko bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai dalam praktiknya, kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan kerap memiliki pengaruh besar dalam proses perumusan kebijakan.
Zaenal berpendapat kondisi tersebut dapat mendorong munculnya upaya pembenaran terhadap kebijakan melalui berbagai argumentasi, termasuk memanfaatkan celah dalam regulasi agar kebijakan tetap dapat dijustifikasi.
Ia juga menilai rasionalisasi terhadap kebijakan yang tidak didukung data dan fakta akan sulit diterima masyarakat, terutama di era keterbukaan informasi. Menurutnya, publik semakin mudah membedakan antara klaim dan fakta sehingga kebijakan yang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lebih lanjut, Zaenal menegaskan bahwa penyusunan kebijakan semestinya berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena masyarakat merupakan pihak yang akan merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan, pemerintah perlu membuka ruang dialog untuk memahami kebutuhan publik sebelum menetapkan suatu kebijakan.
“Pengambil kebijakan semestinya mulai belajar bertanya kepada masyarakat tentang apa masalah mereka dan apa yang paling mereka butuhkan, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat berpotensi memicu akumulasi ketidakpuasan publik. Jika dibiarkan, kondisi tersebut, menurutnya, dapat berkembang menjadi gelombang protes yang pada akhirnya juga berdampak terhadap stabilitas pemerintahan.
Karena itu, Zaenal menilai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan publik, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga legitimasi, kepercayaan, dan tata kelola pemerintahan yang sehat. (MU01)
