MonitorUpdate.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik pencopotan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya dipimpin oleh Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Keputusan tersebut disebut sebagai langkah korektif setelah pemerintah menerima berbagai laporan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berbicara dalam acara “Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition” di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026), Prabowo menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi, termasuk dalam menjalankan program prioritas pemerintah bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” kata Prabowo di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, serta mitra program.
Baca Juga : Dugaan Jual Beli Dapur MBG Mengemuka, Pencopotan Kepala BGN Buka Tabir Persoalan Baru
Presiden mengaku menerima berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, pergantian pimpinan dianggap perlu untuk memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang merugikan masyarakat.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memasuki fase evaluasi serius terhadap implementasi MBG yang sejak awal menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Namun demikian, pencopotan pimpinan BGN juga memunculkan pertanyaan baru mengenai efektivitas sistem pengawasan yang selama ini berjalan. Sejumlah pengamat menilai persoalan dalam program sebesar MBG tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola, mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
Dalam berbagai daerah, program MBG menghadapi tantangan mulai dari distribusi makanan, kualitas bahan baku, kesiapan dapur produksi, hingga akurasi data penerima manfaat. Besarnya skala program membuat potensi kebocoran dan penyimpangan menjadi risiko yang harus diantisipasi sejak awal.
Karena itu, langkah pergantian pimpinan dinilai perlu dibarengi dengan reformasi sistem pengawasan yang lebih kuat. Transparansi penggunaan anggaran, audit berkala, digitalisasi rantai distribusi, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai menjadi solusi agar program tidak bergantung pada figur tertentu.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa dirinya siap memperkuat lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan MBG.
Ia mengaku keputusan mengganti pejabat yang sebelumnya diberi amanah bukan langkah mudah. Namun, dalam mengambil keputusan tersebut, ia mengingat pesan almarhum ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo.
“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengenang pesan sang ayah.
Presiden juga meminta seluruh pengelola dapur MBG dan anggota SPPI memperkuat pengawasan di lapangan serta menjaga integritas dalam menjalankan program.
Menurut Prabowo, keberhasilan MBG bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi masa depan Indonesia.
“Makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkasnya.
Pergantian pucuk pimpinan BGN kini menjadi ujian berikutnya bagi pemerintah. Publik menunggu apakah langkah tersebut mampu memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh atau justru hanya menjadi pergantian figur tanpa perubahan sistem yang signifikan. (MU01)
