MonitorUpdate.com – Rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) mulai memasuki tahap penghitungan. Pemerintah memperkirakan dibutuhkan sekitar Rp93,74 triliun per tahun untuk membiayai pendidikan bagi sekitar 2,83 juta mahasiswa PTN, tetapi hingga kini angka tersebut masih berupa estimasi awal dan skema pembiayaannya belum diputuskan.
Angka jumbo itu langsung memunculkan pertanyaan berikutnya: apakah Rp93,74 triliun hanya untuk menggantikan uang kuliah mahasiswa, atau sekaligus membiayai kebutuhan riil perguruan tinggi agar kualitas pendidikan tidak turun?
Rp93,74 Triliun untuk 2,83 Juta Mahasiswa
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan hasil penghitungan awal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 21 September 2026.
Pemerintah menghitung kebutuhan sekitar Rp93.742.969.840.000 untuk membiayai 2.833.169 mahasiswa PTN pada jenjang akademik dan vokasi. Jika dibagi rata secara matematis, nilainya sekitar Rp33,09 juta per mahasiswa per tahun. Namun angka itu bukan berarti setiap mahasiswa nantinya menerima dana sebesar nominal tersebut.
Baca Juga: Pendidikan Negeri Gratis Dimulai dari TK, Pemerintah Mulai Hitung Anggaran hingga Kuliah
Kemdiktisaintek menegaskan penghitungan tersebut merupakan bagian dari kajian untuk menentukan kebutuhan pembiayaan sekaligus berbagai kemungkinan skema penerapan pendidikan tinggi gratis. Pemerintah juga masih mempertimbangkan penerapan secara bertahap.
APBN Pendidikan Sudah 20 Persen
Tantangannya adalah ruang fiskal. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp757,82 triliun, atau 20 persen dari belanja negara sebagaimana amanat konstitusi. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan pembiayaan investasi pemerintah.
Dengan demikian, pendidikan gratis PTN tidak berdiri sendiri. Pemerintah harus menentukan dari pos mana tambahan pembiayaan tersebut berasal dan bagaimana membaginya dengan kebutuhan pendidikan dasar, menengah, guru, sarana-prasarana, beasiswa, riset, hingga program pendidikan lainnya.
Terlebih, pemerintah pada saat bersamaan juga memperluas kebijakan pendidikan gratis pada sekolah negeri. Presiden Prabowo meminta penerapan pendidikan gratis mulai PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK yang mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri. Untuk pendidikan tinggi, pemerintah menargetkan pematangan skema pembebasan UKT dan uang pangkal dalam waktu 2–4 minggu.
Dosen Jangan Jadi Variabel yang Terlupakan
Persoalan kemudian bukan sekadar berapa besar dana yang dibutuhkan mahasiswa. Pendidikan tinggi juga membutuhkan dosen, tenaga kependidikan, laboratorium, perpustakaan, penelitian, teknologi pembelajaran, pengembangan kompetensi, serta pemeliharaan fasilitas.
Ketua Umum Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (ADAKSI) Anggun Gunawan meminta pemerintah membuka rincian komponen Rp93,74 triliun tersebut. Menurutnya, biaya pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan UKT mahasiswa.
ADAKSI bahkan mengusulkan sedikitnya 25 persen dari total pembiayaan dialokasikan untuk komponen jasa pengajaran, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan dosen. Usulan tersebut merupakan pandangan organisasi dosen, bukan angka alokasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Pertanyaan ini menjadi penting karena pendidikan gratis tanpa dukungan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas kampus berpotensi menghasilkan persoalan baru: biaya yang sebelumnya terlihat melalui UKT memang hilang dari mahasiswa, tetapi kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi tetap ada.
Pemerintah Masih Menghitung
Pemerintah sendiri belum menyatakan bahwa Rp93,74 triliun telah menjadi anggaran final. Brian Yuliarto menyebut angka tersebut masih merupakan penghitungan awal dan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait sebelum dilaporkan kepada Presiden.
Kemdiktisaintek juga menyiapkan sejumlah skenario implementasi, termasuk kemungkinan penerapan secara bertahap. Artinya, publik masih menunggu keputusan mengenai siapa yang menjadi penerima, kapan kebijakan mulai berlaku, komponen biaya apa yang benar-benar dibebaskan, serta bagaimana mekanisme pendanaannya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri. Pemerintah juga sedang mematangkan pembebasan biaya kuliah PTN, termasuk UKT dan uang pangkal.
Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban
Karena itu, setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah sebelum program pendidikan gratis PTN diterapkan secara penuh.
Pertama, apa saja komponen yang membentuk angka Rp93,74 triliun?
Kedua, apakah angka tersebut hanya menggantikan UKT dan uang pangkal atau juga memasukkan kebutuhan operasional pendidikan tinggi?
Ketiga, bagaimana pemerintah memastikan perguruan tinggi tetap mampu membayar dan meningkatkan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan?
Keempat, dari mana tambahan pembiayaan akan berasal tanpa mengurangi kebutuhan pendidikan lainnya?
Dan kelima, bagaimana pemerintah menjamin pendidikan gratis berjalan beriringan dengan peningkatan mutu, bukan sekadar menghapus biaya yang dibayar mahasiswa?
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya berapa juta mahasiswa yang tidak lagi membayar UKT. Ukurannya juga terletak pada apakah negara mampu memastikan akses pendidikan semakin luas, mutu perguruan tinggi tetap terjaga, dosen dan tenaga kependidikan mendapat dukungan yang layak, serta pembiayaan program dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Rp93,74 triliun baru merupakan angka awal. Pertanyaan terbesar justru baru dimulai: bagaimana uang sebesar itu akan digunakan dan siapa yang akan memastikan setiap rupiahnya benar-benar kembali menjadi investasi pendidikan?
(MU01)
