MonitorUpdate.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini memasuki fase penting setelah DPRD dan Pemkot menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.250.128.670.463 atau sekitar Rp5,25 triliun pada 21 September 2026.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp391,04 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Dari total belanja itu, Rp1.483.799.201.945 atau sekitar Rp1,48 triliun dialokasikan untuk belanja modal, sehingga pelaksanaan program fisik menjadi salah satu bagian yang patut mendapat perhatian publik.
Banjir Jadi Program yang Paling Dekat dengan Warga
Salah satu fokus yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran adalah infrastruktur, terutama penanganan genangan, banjir dan longsor.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan sebelumnya menyebut tambahan anggaran diarahkan berdasarkan skala prioritas dan kondisi lapangan, termasuk titik-titik yang mengalami genangan, banjir maupun longsor. Pemerintah juga menyatakan penanganan tersebut diharapkan memperluas jangkauan titik banjir yang dapat ditangani.
Baca Juga : Gelar Audensi dengan Disperindag, APPSI Tangsel Bahas Soal Sengkarut Pasar Ciputat
Program semacam ini menjadi penting karena manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Namun, dengan waktu efektif yang tersisa sekitar tiga bulan pada saat APBD-P disepakati, publik juga perlu melihat apakah pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target dan spesifikasi.
Pembangunan SMP Negeri Berlanjut
Di bidang pendidikan, Pemkot Tangsel menyebut kelanjutan pembangunan gedung SMP negeri secara bertahap sebagai salah satu program yang mendapat dukungan anggaran.
Pendidikan sendiri memperoleh alokasi fungsi sebesar 20,11 persen dalam struktur mandatory spending APBD Perubahan 2026.
Selain pembangunan SMP negeri, Pemkot sebelumnya juga menjalankan penguatan sarana pendidikan anak usia dini. Pada 2026, program peningkatan sarana dan prasarana PAUD ditargetkan menjangkau 115 satuan pendidikan, dengan anggaran sekitar Rp4 miliar.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengawal bukan hanya pembangunan gedung sekolah, tetapi juga pemerataan fasilitas pendidikan hingga tingkat PAUD.
Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Sektor kesehatan juga disebut Pilar sebagai salah satu bidang yang memperoleh porsi besar dalam perubahan anggaran 2026.
Pemkot menyatakan tidak melakukan pemangkasan terhadap program prioritas, melainkan melakukan efisiensi pada belanja yang dinilai kurang krusial.
Karena itu, indikator yang penting bagi masyarakat bukan semata besarnya anggaran kesehatan, melainkan program apa yang bertambah, fasilitas apa yang diperbaiki, alat kesehatan apa yang tersedia dan seberapa besar manfaatnya bagi pelayanan warga.
Sampah dan PSEL Masuk Perhatian
Persoalan sampah juga menjadi bagian dari perubahan anggaran.
Sekretaris Daerah Tangsel Bambang Noertjahjo menyebut tambahan anggaran antara lain digunakan untuk kebutuhan pengelolaan sampah, termasuk pemenuhan kebutuhan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Isu ini cukup strategis karena persoalan sampah Tangsel bukan sekadar urusan kebersihan kota, tetapi berkaitan dengan kapasitas pengelolaan, keberlanjutan TPA, teknologi pengolahan dan kebutuhan investasi.
Karena itu, publik perlu mengetahui secara terbuka berapa anggaran yang dialokasikan untuk PSEL, digunakan untuk kebutuhan apa, serta target konkret yang harus dicapai hingga akhir 2026.
Infrastruktur Publik Mendapat Porsi Besar
Dalam hasil pembahasan Banggar DPRD Tangsel, fungsi infrastruktur publik tercatat sebesar 48,22 persen. Sementara belanja pegawai sebesar 29,85 persen dan fungsi pendidikan 20,11 persen.
Besarnya porsi infrastruktur membuat pelaksanaan proyek fisik menjadi salah satu hal yang paling layak dipantau pada tiga bulan terakhir 2026.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa besar APBD Tangsel, tetapi:
Proyek apa yang dikerjakan, di mana lokasinya, berapa nilainya, kapan dimulai dan kapan harus selesai?
Perjalanan Dinas dan Seremonial Diklaim Diperketat
Di tengah kebutuhan mempercepat pembangunan, Pemkot Tangsel juga menyatakan melakukan efisiensi terhadap belanja yang dianggap kurang krusial.
Bambang menyebut ruang untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas diperketat selama sisa tahun anggaran 2026. Perjalanan dinas tetap ada, tetapi nilainya dikurangi dan pelaksanaannya dibuat lebih selektif.
Kebijakan tersebut menarik untuk dikawal karena efisiensi belanja pada akhirnya harus terlihat dalam struktur realisasi APBD, bukan hanya dalam pernyataan pemerintah.
Tantangan Berikutnya: Bukan Lagi Besarnya Anggaran
Dengan APBD Perubahan mencapai Rp5,25 triliun dan belanja modal sekitar Rp1,48 triliun, tantangan Tangsel kini bergeser dari penyusunan anggaran menuju pelaksanaan dan hasil pembangunan.
Terlebih, saat persetujuan APBD-P dilakukan pada 21 September, tahun anggaran 2026 hanya menyisakan sekitar tiga bulan.
Karena itu, masyarakat dapat mengawasi sedikitnya empat hal: kecepatan pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran anggaran dan manfaat langsung bagi warga.
Di sisi lain, Pemkot dan DPRD juga perlu memastikan program yang masuk perubahan APBD memiliki kesiapan pelaksanaan sehingga tambahan anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi benar-benar berubah menjadi layanan dan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan kata lain, Rp5,25 triliun bukan akhir cerita APBD-P Tangsel 2026. Justru dari angka itulah publik mulai bisa bertanya: apa yang benar-benar dibangun, siapa yang menerima manfaat, dan sejauh mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan? (MU01)
