MonitorUpdate.com – Organisasi masyarakat sipil Aqsa Working Group (AWG) melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia terkait Palestina. Sejumlah langkah ekonomi hingga kerja sama internasional dinilai berpotensi menggerus konsistensi sikap Indonesia yang selama ini dikenal vokal membela kemerdekaan Palestina.
Aqsa Working Group (AWG) menilai terjadi pergeseran arah kebijakan pemerintah dalam isu Palestina, terutama pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pergeseran itu dinilai kontras dengan posisi Indonesia yang selama ini konsisten menentang kolonialisme dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Baca Juga : Penutupan Al-Aqsa oleh Israel Picu Kecaman Aktivis Palestina: “Kezaliman yang Melampaui Batas”
Dalam pernyataan resminya, AWG menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini menjadi salah satu fondasi penting dalam diplomasi global. Pada era Presiden Joko Widodo, sikap tersebut dinilai relatif solid, termasuk melalui peran aktif Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di berbagai forum internasional.
AWG mencatat sejumlah sikap tegas pemerintah sebelumnya, seperti penolakan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem, kecaman atas pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa pada 2017, hingga seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Namun, organisasi yang fokus pada advokasi isu Palestina ini menilai pendekatan pemerintah saat ini mulai bergeser, terutama dalam kebijakan ekonomi. Masuknya sejumlah entitas bisnis yang disebut memiliki keterkaitan dengan Israel menjadi sorotan.
Beberapa yang disebut antara lain keterlibatan Ormat Geothermal di Halmahera Barat, investasi perusahaan global BlackRock melalui Danantara, serta kehadiran Volex Indonesia di Kepulauan Riau. Menurut AWG, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat pembelaan terhadap Palestina.
“Pendekatan ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip kemanusiaan dan konstitusi,” ujar Ketua Presidium AWG Muhammad Anshorullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).
Selain isu investasi, rencana keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BoP) juga menuai kritik. AWG menilai forum tersebut berpotensi bias karena melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Israel, yang dinilai tidak menunjukkan komitmen kuat terhadap solusi damai yang adil bagi Palestina.
Di tengah dinamika global, solusi dua negara atau two-state solution yang selama ini menjadi kerangka diplomasi internasional disebut semakin tergerus. AWG bahkan menilai skema seperti BoP justru berpotensi memperlemah upaya menuju kemerdekaan Palestina yang substantif.
Kritik juga menyasar kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat, termasuk skema Major Defense Cooperation Partnership. Menurut AWG, langkah tersebut berisiko memperlebar jarak antara komitmen politik Indonesia terhadap Palestina dan praktik kebijakan di lapangan.
AWG mengingatkan bahwa dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji politik pemerintahan saat ini, terdapat komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan global. Karena itu, organisasi ini mendesak agar kebijakan luar negeri dan ekonomi tetap berpijak pada prinsip tersebut, bukan semata kepentingan pragmatis jangka pendek.
“Ini bukan soal anti terhadap negara tertentu. Indonesia tetap bisa bekerja sama dengan siapa pun, sepanjang tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kemerdekaan,” kata Anshorullah.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap konflik Palestina, kritik AWG mencerminkan kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Konsistensi, yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia, kini dinilai tengah diuji. (MU01)
