MonitorUpdate.com – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa, meskipun wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri nasional.
Berdasarkan data BPS periode Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan konsentrasi penduduk miskin di Pulau Jawa berkaitan erat dengan besarnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
“Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,” ujar Edy.
Baca Juga: PHK Naik, Pengangguran Bogor Membesar: Alarm yang Tak Bisa Lagi Dijawab dengan “Monitoring”
Selain Jawa, BPS mencatat Pulau Sumatra memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 5 juta orang atau 21,81 persen. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara sekitar 1,83 juta orang, Sulawesi sekitar 1,77 juta orang, serta Maluku dan Papua sekitar 1,44 juta orang.
Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah, yakni sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin nasional.
Kemiskinan Tidak Cukup Diukur dari Angka Statistik
Menanggapi data tersebut, Dr. Lukman Hakim Hasan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS), menilai persoalan kemiskinan perlu dilihat secara lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan angka statistik semata.
Menurutnya, selain persoalan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, pemerintah perlu melakukan rekonstruksi terhadap definisi serta batasan angka kemiskinan di Indonesia agar lebih menggambarkan kondisi riil masyarakat.
“Selain faktor pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah harus merekonstruksi definisi dan batasan angka kemiskinan di tanah air,” ujar Dr. Lukman Hakim Hasan.
Menurut perspektif ekonomi pembangunan, ukuran kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek lain seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, kepemilikan aset, serta kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.
Tantangan Pemerataan Pembangunan
Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghapus persoalan kemiskinan. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jawa tetap menghadapi persoalan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap peluang ekonomi dengan kelompok rentan.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas masyarakat, serta pemerataan investasi.
Secara nasional, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai sekitar 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk.
Meski angka kemiskinan mengalami penurunan, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Data kemiskinan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. (MU01)
