MonitorUpdate.com – Koalisi masyarakat sipil MBGWATCH mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasannya. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota MBGWATCH, Agus Sarwono, menilai program MBG menyimpan potensi konflik kepentingan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak segera dibenahi.
“Judgment hari ini adalah perlu ada evaluasi program secara total. Untuk menuju evaluasi total, maka sudah sepatutnya proyek Makan Bergizi Gratis ini dihentikan,” ujar Agus dalam RDPU bersama Komisi IX DPR RI.
Menurut MBGWATCH, sejak awal pelaksanaan program mereka telah mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan, termasuk dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai melibatkan berbagai kepentingan. Koalisi juga menyoroti tata kelola Program MBG serta polemik dugaan korupsi yang pernah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
MBGWATCH merupakan platform dan koalisi masyarakat sipil independen yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk memantau, mengawasi, dan melaporkan berbagai kendala maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini sebelumnya menyatakan DPR menghargai aspirasi masyarakat yang meminta audit terhadap Program MBG. Menurutnya, penyampaian kritik dan tuntutan merupakan hak warga negara yang harus dihormati.
Di sisi lain, kalangan DPR juga mengingatkan agar persoalan hukum yang terjadi tidak menghentikan manfaat program bagi masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai fokus utama pemerintah adalah membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi sehingga Program MBG dapat berjalan secara bersih, transparan, dan berkelanjutan.
“Membangun sistem yang antikorupsi jauh lebih penting agar Program MBG berjalan bersih, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait usulan MBGWATCH untuk menghentikan sementara Program MBG. Namun pemerintah sebelumnya berulang kali menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memastikan program prioritas nasional tersebut tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. (MU01)
