MonitorUpdate.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Kasus tersebut dinilai menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Menurut Tito, pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari retret kepala daerah, pembekalan awal, penguatan sistem keuangan yang lebih transparan, hingga pembinaan secara berkelanjutan. Namun, kasus korupsi masih terus terjadi.
“Saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, pembekalan awal, sistem keuangan yang lebih transparan, dan pembinaan. Bahkan pernah dikumpulkan langsung oleh Presiden. Namun, masih terjadi juga,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Baca Juga: KPK Periksa Bupati Lombok Barat, Diduga Berkaitan dengan Proyek Pemerintah Daerah
Tito menegaskan bahwa upaya pemerintah memiliki batas karena kepala daerah merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, faktor integritas pribadi menjadi penentu utama dalam menjalankan amanah jabatan.
Ia berharap peristiwa OTT di Lombok Barat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya agar melakukan introspeksi diri dan menghindari segala bentuk pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (20/7/2026). Dalam operasi tersebut, sebanyak 19 orang diamankan dan tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPK menduga terdapat penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut.
Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi dan kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah. Di sisi lain, pernyataan Mendagri menggarisbawahi bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun, komitmen terhadap integritas tetap menjadi benteng utama dalam mencegah praktik korupsi. (MU01)
