MonitorUpdate.com – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 yang dipasang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Namun di balik optimisme itu, pemerintah diingatkan agar tidak berhenti pada tataran konsep dan pidato politik semata.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai keberhasilan target ambisius tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjalankan reformasi struktural secara konkret dan konsisten.
Menurut Handi, pidato Presiden dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan adanya upaya membangun optimisme publik sekaligus mengembalikan arah ekonomi nasional pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Ekonomi tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan teknokratis, tetapi menjadi bagian dari komitmen politik kebangsaan,” kata Handi dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029. Selain itu, defisit APBN diproyeksikan tetap terjaga di level 1,8–2,4 persen terhadap PDB, angka kemiskinan ditekan menjadi 6–6,5 persen, serta tingkat pengangguran berada di kisaran 4,3–4,87 persen.
Meski mendukung penuh target tersebut, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada “optimisme di atas kertas”. Sebab, tantangan ekonomi global dan domestik masih dinilai cukup berat.
Salah satu indikatornya terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pemerintah sebenarnya menyadari tekanan eksternal terhadap ekonomi nasional masih tinggi.
“Jangan sampai rencana besar hanya menjadi konsep yang lemah dalam implementasi,” ujarnya.
Handi menilai pemerintah juga belum menjelaskan secara detail sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan menopang target besar tersebut. Selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas mentah.
Di sisi lain, agenda hilirisasi yang kembali digaungkan dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi strategi industrialisasi yang jelas dan berbasis teknologi tinggi.
“Tanpa industrialisasi yang kuat, hilirisasi bisa hanya memperkuat ekonomi ekstraktif, bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan industri berbasis komponen sumber daya lokal agar manufaktur nasional memiliki daya saing yang lebih kuat.
Sorotan lain datang dari sisi fiskal. Handi menilai ruang fiskal pemerintah masih relatif terbatas di tengah ekspansi program prioritas nasional. Target belanja negara yang mencapai 14,8 persen PDB dinilai belum sepenuhnya seimbang dengan pendapatan negara yang hanya berada di kisaran 11,82–12,4 persen PDB.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap utang apabila reformasi perpajakan tidak berjalan optimal.
“Kita mendukung keberlanjutan reformasi perpajakan. Tanpa itu, akan terjadi ketimpangan pembiayaan pembangunan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Handi juga menyoroti persoalan klasik ketimpangan ekonomi yang dinilai belum terjawab secara konkret dalam pidato Presiden. Meski target rasio gini dipatok turun menjadi 0,362–0,367, ia menilai pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu otomatis menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Menurut dia, selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan oligopolistik, masyarakat kelas menengah dan bawah belum tentu merasakan manfaat signifikan dari pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, pemerintah diminta menghadirkan kebijakan turunan yang lebih menyentuh sektor riil, penciptaan lapangan kerja formal, dan penguatan daya beli masyarakat.
Selain masalah pemerataan, kualitas belanja negara juga menjadi perhatian. Handi menyebut tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) masih menunjukkan rendahnya efisiensi pembangunan nasional.
“Masalah klasik seperti inefisiensi, kebocoran anggaran, dan rendahnya multiplier effect belum dijawab secara sistemik,” katanya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah memperkuat reformasi tata kelola anggaran agar ekspansi fiskal tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas nasional.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Handi tetap mengapresiasi kehadiran langsung Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik strategis nasional, bukan sekadar dokumen teknokratis tahunan.
Ia menilai fokus pemerintah terhadap ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan masyarakat menjadi sinyal bahwa legitimasi pemerintahan ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegasnya.
Handi mengatakan publik kini menunggu apakah target-target besar dalam KEM-PPKF benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada Agustus mendatang. (MU01)
