MonitorUpdate.com – Kondisi ekonomi Indonesia menyisakan sejumlah catatan penting. Di tengah inflasi tahunan yang mencapai 3,23 persen pada Oktober 2026, produksi beras nasional justru mengalami penurunan hingga 18,25 persen. Pada saat bersamaan, nilai impor Indonesia melonjak 19,67 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekspor yang hanya 5,58 persen.
Data tersebut terungkap dalam Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 2 November 2026. Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan perkembangan delapan indikator strategis, mulai dari inflasi, pertanian, perdagangan luar negeri, pariwisata hingga transportasi nasional.
BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Oktober 2026 mencapai 3,23 persen. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 4,87 persen, disusul makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,82 persen. Sementara inflasi bulanan tercatat 0,22 persen. Kota Tangerang menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah di tingkat kabupaten/kota, yakni 2,13 persen.
Baca Juga: BPS Ungkap Ekonomi September 2026: Inflasi 3,28 Persen, Harga Beras Naik
Persoalan yang lebih serius terlihat pada sektor pangan. Produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada September 2026 diperkirakan hanya mencapai 2,81 juta ton. Angka tersebut turun sekitar 630 ribu ton atau 18,25 persen dibandingkan September 2025 yang mencapai 3,44 juta ton. Penurunan ini sejalan dengan menyusutnya luas panen padi menjadi 0,91 juta hektare atau turun 19,40 persen.
Di sisi lain, harga beras belum menunjukkan penurunan. Rata-rata harga beras premium di penggilingan mencapai Rp15.186 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.067 per kilogram. Secara tahunan, harga beras premium naik 11,32 persen dan medium meningkat 5,57 persen.
Menanggapi persoalan ketahanan pangan, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, bersama tim peneliti INDEF dalam laporan Monitoring Issue of Food, Energy and Sustainable Development edisi Oktober 2026, menyoroti meningkatnya kerentanan pasokan pangan nasional. INDEF mencatat potensi produksi beras September-November 2026 turun 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ancaman El Niño juga dinilai berpotensi mempersempit pasokan. Laporan tersebut menekankan pentingnya pembenahan produktivitas, distribusi, biaya produksi, dan keterjangkauan harga pangan.
Pandangan serupa sebelumnya disampaikan pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian. Menurutnya, ketersediaan beras secara nasional belum otomatis menjamin masyarakat di seluruh wilayah memperoleh beras dengan harga terjangkau. Distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan infrastruktur pangan masih menjadi persoalan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Artinya, ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari jumlah produksi dan cadangan beras, tetapi juga kemampuan masyarakat mengakses pangan dengan harga wajar.
Persoalan lain muncul dari perdagangan luar negeri. Sepanjang Januari-September 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai US$221,23 miliar atau tumbuh 5,58 persen. Namun, impor justru mencapai US$210,63 miliar atau melonjak 19,67 persen. Neraca perdagangan memang masih surplus US$10,61 miliar, tetapi sektor migas mengalami defisit US$23,60 miliar. Impor nonmigas juga masih didominasi Tiongkok dengan nilai US$76,16 miliar atau 42,77 persen dari total impor nonmigas. Besarnya pertumbuhan impor ini perlu dicermati lebih lanjut, terutama karena sebagian besar kenaikannya berasal dari bahan baku dan barang penolong yang dibutuhkan industri dalam negeri.
Di tengah berbagai catatan tersebut, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa inflasi yang terjaga dalam sasaran nasional, neraca perdagangan yang masih surplus, serta kembali ekspansifnya sektor manufaktur menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pemerintah menyatakan akan terus menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Meski demikian, data BPS dan berbagai kajian pengamat memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah ekonomi Indonesia masih cukup besar. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga stabilitas inflasi dan surplus perdagangan, tetapi juga memastikan produksi pangan tidak terus tertekan, distribusi semakin merata, serta industri nasional mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang sehat pada akhirnya harus tercermin pada ketersediaan pangan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
(MU01)
