MonitorUpdate.com — Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang menyebut 65,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahannya perlu dibaca secara kritis. Angka tersebut memang menunjukkan dukungan mayoritas responden, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat telah merasakan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan, tingkat kepuasan itu terdiri atas 62,3 persen responden yang menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas. Sementara itu, 28,1 persen menyatakan tidak puas dan 6,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Survei dilakukan pada 26 September–6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, dengan metode multistage random sampling, tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error 2,83 persen. <Entity value=”RILIS.ID” category=”organization” disambig=”media berita Indonesia”/> melaporkan hasil tersebut pada Minggu (18/10/2026).
Namun, angka agregat itu menyisakan pertanyaan penting: aspek kinerja apa yang sebenarnya membuat responden puas, dan sejauh mana kepuasan tersebut mencerminkan kondisi ekonomi, akses pekerjaan, harga kebutuhan pokok, serta kualitas pelayanan publik? Tanpa membaca indikator secara terperinci, angka 65,2 persen berisiko diperlakukan sebagai rapor menyeluruh pemerintahan, padahal kepuasan terhadap kepemimpinan tidak selalu identik dengan keberhasilan seluruh kebijakan.
Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pakar Soroti Komunikasi Pemerintah: Publik Ingin Didengar
Kesenjangan berdasarkan tingkat pendidikan menjadi catatan yang tidak boleh diabaikan. Data PPI menunjukkan kepuasan mencapai 79,3 persen di kalangan responden yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah, sedangkan pada kelompok lulusan perguruan tinggi hanya 43,2 persen. Sebaliknya, ketidakpuasan di kelompok berpendidikan tinggi mencapai 50,4 persen. Perbedaan ini patut ditelusuri lebih lanjut, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa pendidikan menyebabkan seseorang lebih kritis atau tidak puas. Diperlukan data tambahan untuk menguji faktor ekonomi, pekerjaan, akses informasi, dan karakteristik responden lainnya.
Kritik terhadap cara membaca survei juga relevan ketika dibandingkan dengan hasil penelitian lain. Reuters pada 16 Oktober 2026 melaporkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat persetujuan terhadap Prabowo sebesar 44,5 persen. Survei SMRC tersebut melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Perbedaan dengan temuan PPI cukup besar, tetapi tidak serta-merta berarti salah satu lembaga keliru. Periode pengumpulan data, rumusan pertanyaan, indikator yang diukur, pembobotan, dan metode analisis perlu diperiksa sebelum kedua angka dibandingkan secara langsung.
Survei SMRC yang diberitakan Reuters juga mencatat 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk, sedangkan 43,1 persen mengatakan kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Harga bahan pokok, korupsi, dan kemiskinan termasuk persoalan yang banyak disebut responden. Temuan ini memperlihatkan mengapa evaluasi pemerintahan tidak cukup berhenti pada popularitas: persepsi terhadap presiden, penilaian kondisi ekonomi, dan kepuasan terhadap program tertentu merupakan indikator berbeda yang perlu dibaca secara bersamaan.
Karena itu, PPI perlu membuka informasi metodologi secara memadai agar publik dapat menguji kualitas temuannya, termasuk kuesioner lengkap, distribusi sampel, pembobotan, sumber pendanaan, serta tabulasi silang yang relevan. Margin of error 2,83 persen juga tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa seluruh hasil survei bebas dari bias. Kesalahan pengukuran, nonrespons, efek pewawancara, dan desain pertanyaan tetap dapat memengaruhi hasil penelitian.
Pada akhirnya, angka kepuasan 65,2 persen layak menjadi salah satu bahan evaluasi, bukan kesimpulan final mengenai keberhasilan pemerintahan Prabowo. Pemerintah perlu menjawab kritik melalui hasil yang terukur, sementara lembaga survei dan media berkewajiban menyajikan data secara transparan dan proporsional. Ukuran penting keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa tinggi angka kepuasan dalam survei, melainkan apakah kebijakan publik benar-benar memperbaiki kesejahteraan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan menghadirkan pelayanan yang adil.(MU01)
