MonitorUpdate.com — Ketegangan di perairan internasional menuju Gaza kembali memanas. Armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dilaporkan dicegat angkatan laut Israel saat membawa bantuan dan misi solidaritas untuk warga Palestina.
Di tengah situasi itu, Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Bachtiar Nasir mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomasi darurat demi melindungi warga negara Indonesia yang ikut dalam pelayaran tersebut.
Desakan itu disampaikan menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan para relawan sipil yang berada di atas kapal menuju Jalur Gaza, wilayah yang hingga kini masih berada dalam blokade ketat Israel.
“Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, agar segera mengambil langkah diplomatik darurat untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0,” kata UBN dalam pernyataan sikapnya, Senin (18/5/2026).
Menurut UBN, armada tersebut murni membawa misi kemanusiaan dan tidak terkait operasi militer. Karena itu, tindakan pengepungan hingga intersepsi kapal sipil di laut internasional dinilai memunculkan persoalan serius terkait hukum internasional dan hak asasi manusia.
Ia menegaskan para delegasi Indonesia datang membawa bantuan moral dan kemanusiaan bagi warga Palestina yang selama bertahun-tahun hidup di tengah krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, dan pembatasan akses bantuan.
Situasi ini kembali menempatkan Indonesia pada ujian diplomasi internasional. Di satu sisi, pemerintah konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, perlindungan terhadap WNI di zona konflik kini menjadi sorotan publik.
UBN juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga HAM internasional meningkatkan tekanan terhadap Israel agar menghentikan intersepsi kapal sipil dan membebaskan seluruh aktivis kemanusiaan yang disebut sempat ditahan.
“Jangan biarkan para relawan kemanusiaan menghadapi kekuatan militer tanpa suara pembelaan dari dunia,” ujarnya.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, UBN turut mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia menilai penyebaran informasi yang simpang siur justru dapat memperburuk situasi dan membahayakan keselamatan para delegasi di lapangan. Insiden terhadap armada bantuan menuju Gaza bukan kali pertama terjadi.
Sejumlah misi kemanusiaan internasional sebelumnya juga pernah mengalami penahanan hingga penghadangan saat mencoba menembus blokade laut menuju wilayah Palestina tersebut. Kondisi itu terus memicu kritik global terhadap akses kemanusiaan di Gaza yang dinilai semakin memburuk sepanjang konflik berlangsung.
Hingga Senin malam, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait langkah diplomatik yang akan ditempuh pemerintah menyusul laporan pencegatan armada tersebut. (MU01)
