MonitorUpdate.com — Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 terlihat impresif di permukaan. Namun di balik angka itu, mulai muncul pertanyaan serius: apakah ekonomi benar-benar menguat, atau sekadar “ditopang napas buatan” lewat belanja negara dan utang yang makin mahal?
Pengajar Universitas Paramadina, Ariyo DP Irhamna, menilai publik perlu lebih kritis membaca angka pertumbuhan ekonomi yang belakangan dipamerkan pemerintah.
Menurut Ariyo, pertumbuhan 5,61 persen bukan sepenuhnya hasil ekspansi sektor riil, melainkan didorong lonjakan konsumsi pemerintah hingga 21,81 persen. Bahkan, tanpa suntikan fiskal besar-besaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4–4,6 persen.
Baca Juga : PTN Kian Menjauh dari Kampus Riset, Rektor Paramadina Soroti Arah Pendidikan Tinggi
“Momentum ekonominya sebenarnya melambat, hanya tertutup oleh stimulus pemerintah,” tulis Ariyo.
Persoalannya, menjaga pertumbuhan ternyata membutuhkan ongkos yang semakin mahal. Keseimbangan primer APBN berubah drastis dari surplus Rp21,9 triliun menjadi defisit Rp95,8 triliun hanya dalam setahun. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang melonjak menjadi Rp144,3 triliun.
Di sisi lain, rupiah terus tertekan hingga menyentuh Rp17.605 per dolar AS. Dampaknya bukan sekadar angka kurs di layar monitor, tetapi juga menggerus pendapatan riil masyarakat dan memperlebar jarak Indonesia menuju status negara maju.
Ironisnya, ketika rupiah melemah, ekspor manufaktur nonkomoditas justru belum mampu menjadi penopang baru. Indonesia masih bertumpu pada hilirisasi nikel dan ekspor bahan mentah.
“Ini sinyal bahwa daya saing industri nasional belum benar-benar pulih,” kata Ariyo.
Alarm lain datang dari sektor properti. Rasio kredit bermasalah kredit pemilikan rumah naik menjadi 3,24 persen. Pertumbuhan real estat pun stagnan di kisaran 3,54 persen.
Bagi banyak ekonom, sektor properti adalah “termometer” kelas menengah. Ketika cicilan rumah mulai macet dan penjualan melambat, ada pesan yang tak bisa diabaikan: kemampuan belanja masyarakat sedang melemah.
Kondisi itu diperparah PMI manufaktur April 2026 yang turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi. Artinya, sektor industri mulai kehilangan tenaga meski data pertumbuhan resmi masih terlihat tinggi.
Ariyo menilai pemerintah perlu berhenti mengejar “headline growth” semata. Fokus kebijakan harus diarahkan pada kualitas pertumbuhan, bukan sekadar menjaga angka statistik tetap tinggi.
Solusi yang ditawarkan antara lain mempercepat belanja modal produktif, memperkuat manufaktur nonkomoditas, dan mereformasi subsidi energi agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung.
“Substansinya bukan soal valid atau tidaknya angka pertumbuhan. Tetapi siapa yang menanggung biaya untuk mempertahankan pertumbuhan itu,” ujarnya. (MU01)
