MonitorUpdate.com – Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 justru memantik tanda tanya di kalangan ekonom. Di balik angka yang disebut tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi Covid-19 itu, para akademisi menilai fondasi ekonomi nasional masih rapuh dan dibayangi berbagai tekanan struktural.
Kritik itu mengemuka dalam Diskusi Terbuka yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5/2026). Forum tersebut membedah angka Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik.
Alih-alih melihat pertumbuhan tinggi sebagai sinyal pemulihan ekonomi, sejumlah ekonom justru menilai terdapat kejanggalan dalam data yang dipublikasikan pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Bidik Ekonomi Tumbuh Tinggi, Paramadina: Kredibilitas Implementasi Kini Dipertaruhkan
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan kepercayaan publik dan investor sangat bergantung pada kredibilitas data pemerintah. Menurut dia, ketidakpastian global saat ini membuat akurasi data menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar.
“Investor butuh kepastian, termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan sering kali krisis ekonomi muncul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.
Sorotan paling tajam datang dari kajian ekonom Teuku Riefky dan tim peneliti yang menemukan dugaan inkonsistensi internal dalam data BPS. Mereka menyoroti kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen yang dinilai tidak selaras dengan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen.
Menurut Riefky, apabila anomali itu dikoreksi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan hanya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.
Ia menilai kondisi riil masyarakat juga belum mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat. Penurunan kelas menengah, lemahnya daya beli, hingga stagnasi produktivitas industri disebut masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
“Kalau angka PDB dimaknai terlalu optimistis, kebijakan yang lahir bisa salah arah dan justru menunda reformasi ekonomi yang mendesak,” katanya.
Pertumbuhan Dinilai Tidak Berkualitas
Diskusi juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak berkualitas. Angka pertumbuhan tinggi dinilai belum otomatis mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Program Studi Ekonomi FEB UI, Vid Adrison, mengingatkan bahwa tingginya belanja pemerintah pada awal tahun berpotensi hanya menciptakan “ilusi fiskal”.
Menurut dia, strategi front-loading atau percepatan belanja pada kuartal pertama justru dapat mempersempit ruang fiskal pada semester berikutnya.
Ia mengkritik meningkatnya belanja program populis yang dianggap tidak berbasis produktivitas, sementara transfer daerah dan ruang gerak fiskal mulai menyusut.
“Tekanan APBN kemungkinan baru terasa pada Q2 hingga Q4 2026. Ini berbahaya bagi kesinambungan fiskal jika tidak dikendalikan,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan rupiah saat ini bukan sekadar persoalan teknikal pasar.
Ia menyebut ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek serta rendahnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah menjadi faktor utama tekanan nilai tukar.
Menurut dia, kebijakan moneter semata tidak cukup menyelesaikan masalah fundamental ekonomi.
“Kebijakan BI hanya seperti paracetamol. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” katanya.
Ancaman Baru dari Perjanjian Dagang AS
Selain soal data ekonomi domestik, forum tersebut juga menyoroti dampak geopolitik dan perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, mengkritik Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada Februari 2026.
Menurut dia, perjanjian itu berpotensi menciptakan ketergantungan baru terhadap Amerika Serikat dan menggerus kedaulatan kebijakan ekonomi nasional.
“Biaya menolak ART justru lebih murah dibanding menerima ART,” katanya.
Kritik serupa disampaikan Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Sahara. Ia memperingatkan bahwa komitmen impor pangan dan komoditas dari AS dapat memukul rantai pasok nasional dan memperburuk neraca perdagangan Indonesia.
Menurut hasil simulasi timnya, implementasi ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen.
Pemerintah Diminta Fokus pada Reformasi Nyata
Di tengah kritik terhadap data pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal pemerintah, para ekonom dalam forum itu sepakat bahwa solusi utama terletak pada reformasi struktural.
Peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo, meminta pemerintah menghentikan pendekatan yang terlalu birokratis dan mahal dalam menyelesaikan masalah ekonomi.
Ia menilai pembentukan badan-badan baru justru berpotensi memperbesar rente dan tumpang tindih kewenangan.
Menurut Revindo, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas aparatur, memperkuat pengawasan berbasis teknologi, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“PDB penting, tetapi bukan segalanya. Jangan terjebak mengejar pertumbuhan tinggi semata, sementara kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tertinggal,” ujarnya.
Forum tersebut merupakan bagian dari gerakan “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” yang sebelumnya diluncurkan para ekonom pada 2025. Mereka mendesak pemerintah melakukan reformasi tata kelola, deregulasi birokrasi, hingga pengambilan kebijakan berbasis bukti demi mencegah ekonomi Indonesia tumbuh tinggi di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan. (MU01)
